Pemerintah Ajak Pengusaha Garap Pasar Negara Berkembang  

Reporter

Editor

Senin, 20 Juni 2011 14:54 WIB

MS Hidayat. TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah mengajak industri dalam negeri untuk menggenjot potensi bisnis di kelompok delapan negara berkembang atau D-8. "Saya harap pengusaha dapat menjajaki investasi minimal tiga bulan ke depan sekaligus meningkatkan penjualan produknya,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta, Senin, 20 Juni 2011.

Hal itu dikatakan Hidayat usai bertemu dengan pengusaha terkait persiapan pertemuan menteri perindustrian negara D-8 pada Oktober mendatang. Dari sisi peluang bisnis, D-8 yang terdiri atas Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki itu sangat besar karena memiliki populasi 1,1 miliar jiwa.

Sejumlah produk yang dapat diandalkan, antara lain elektronik, tekstil, serta otomotif, termasuk mobil utuh dan komponen. Penjualan elektronik, seperti merek Polytron yang sudah menembus pasar D-8, dapat ditingkatkan lagi. Industri otomotif pun mulai merambah negara D-8. Apalagi tahun depan target produksi mobil mencapai 1 juta unit per tahun.

Sekretaris Jenderal D-8 Organization for Economic Cooperation Widi A. Pratikto menambahkan, pendapatan per kapita Turki kini mencapai 10 ribu euro. Kondisi Nigeria meningkat dan seimbang dengan Indonesia. Artinya, potensi itu memang besar. “Industri semestinya tak hanya berpikir di dalam negeri, tapi saatnya ke luar,” katanya.

Kalangan pengusaha menyambut baik rencana pemerintah, terutama industri otomotif. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Sudirman Maman Rusdi mengatakan Indonesia banyak mengekspor mobil ke D-8, terutama di Timur Tengah. "Baik komponen maupun mobil jadi," katanya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Elektronik Indonesia Ali Soebroto Oentaryo mengaku ekspor elektronik cukup besar, yaitu sekitar US$ 8 miliar per tahun. Namun, ekspor itu sebagian besar dilakukan industri global di Indonesia sehingga peningkatan ekspor ke negara D-8 bakal tergantung kebijakan pemilik merek.

Industri tekstil menganggap rencana ambisius pemerintah itu hal yang wajar asalkan fokus berpromosi. "Saat menyepakati pasar bebas dengan Cina, pameran yang diselenggarakan justru melebar ke mana-mana. Pemerintah tak fokus ke Cina," tutur Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat.

Selain itu, ada ganjalan lain dalam peningkatan ekspor dari sejumlah negara. Seperti kebijakan Turki yang memproteksi produknya dengan safeguard dan anti dumping terhadap produk Indonesia. Sekitar 58 produk Indonesia terkena kebijakan tersebut, termasuk lima produk untuk tekstil.

AGUNG SEDAYU

Berita terkait

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

2 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Intip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024

48 hari lalu

Intip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024

Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G mulai dipromosikan. Gawai ini termasuk kelas menengah, namun fiturnya lengkap dan mumpuni.

Baca Selengkapnya

Setelah 4 Tahun Tak Digelar Gaikindo, Ini Hal Menarik di GIICOMVEC 2024

49 hari lalu

Setelah 4 Tahun Tak Digelar Gaikindo, Ini Hal Menarik di GIICOMVEC 2024

Setelah empat tahun vakum, Gaikindo kembali adakan Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2024. Apa yang menarik?

Baca Selengkapnya

TMMIN Terima Penghargaan Lighthouse Industry 2024

21 Februari 2024

TMMIN Terima Penghargaan Lighthouse Industry 2024

TMMIN menerima penghargaan Lighthouse Industry 2024 setelah dianggap berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri otomotif.

Baca Selengkapnya

Cara Cek IMEI iPhone Terdaftar atau Tidak di Kemenperin

17 Januari 2024

Cara Cek IMEI iPhone Terdaftar atau Tidak di Kemenperin

Sekarang, sudah banyak orang yang menjual iPhone bekas. Sebelum membeli, sebaiknya cek IMEI iPhone apakah terdaftar atau tidak.

Baca Selengkapnya

Komisi VII DPR Bakal Panggil PT ITSS dan Kementerian Perindustrian Buntut Insiden Ledakan Tungku Smelter

9 Januari 2024

Komisi VII DPR Bakal Panggil PT ITSS dan Kementerian Perindustrian Buntut Insiden Ledakan Tungku Smelter

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan bakal memanggil Kementerian Perindustrian dan PT Indonesia Tsingshan Stainless Stell (ITSS).

Baca Selengkapnya

Indef Sebut Investasi Sektor Industri Pengolahan Berpusat di Pulau Jawa

28 Desember 2023

Indef Sebut Investasi Sektor Industri Pengolahan Berpusat di Pulau Jawa

Ekonom Indef Riza Annisa Pujarama mengatakan ada ketimpangan realisasi investasi di sektor industri pengolahan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Dugaan Pelanggaran Kasus Ledakan Smelter Nikel Cina di Indonesia, Waskita Karya Lanjutkan PHK

26 Desember 2023

Terpopuler: Dugaan Pelanggaran Kasus Ledakan Smelter Nikel Cina di Indonesia, Waskita Karya Lanjutkan PHK

Terpopuler: Dugaan pelanggaran di kasus ledakan smelter nikel milik Cina di Indonesia, Waskita Karya berpotensi lanjutkan PHK karyawan.

Baca Selengkapnya

Smelter Nikel di Morowali Meledak, Kemenperin Minta Perusahaan Penuhi Hak Korban

24 Desember 2023

Smelter Nikel di Morowali Meledak, Kemenperin Minta Perusahaan Penuhi Hak Korban

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) minta PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) penuhi hak korban ledakan smelter nikel di Morowali.

Baca Selengkapnya

Tungku Smelter Meledak, Kementerian ESDM: Pengawasan Kepatuhan K3 Wewenang Kemenperin

24 Desember 2023

Tungku Smelter Meledak, Kementerian ESDM: Pengawasan Kepatuhan K3 Wewenang Kemenperin

Kementerian ESDM mengatakan bahwa pengawasan kepatuhan K3 industri smelter nikel wewenang Kementerian Perindustrian.

Baca Selengkapnya