TEMPO Interaktif, Jakarta: Rencana pergantian direksi PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai tidak akan menyelesaikan masalah korupsi dalam dunia perbankan. "(Pergantian) itu tidak penting," kata Menteri Negara Pembangunan Nasional, Kwik Kian Gie, usai seminar peluncuran Buku "Perekonomian Indonesia Tahun 2004: Prospek dan Kebijakan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Senin (8/12).Menurutnya, penyebab utama munculnya kasus surat permohoanan kredit fiktif senilai Rp 1,7 triliun ini adalah mental Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sudah melekat pada hampir semua orang yang mempunyai kekuasaan. Menurutnya kecenderungan ini ada dalam pemegang kekuasaan pemerintahaan ataupun di perusahaan. "Jika digonti-ganti seperti apapun juga akan terjadi terus," katanya.Seperti diberitakan Koran Tempo (8/12), Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Laksamana Sukardi akan menyerahkan nama-nama calon Direksi dan Komisaris Bank Negara Indonesia kepada Bank Indonesia untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Kwik meragukan rencana pergantian ini. "Kalau mental manusianya tidak diperbaiki. Manusia ini pikirannya penuh dengan otak nyolong melulu. Dan itu menyeluruh," katanya.Mekanisme manajemen BNI, sudah berjalan dengan baik. Bahkan, lanjut Kwik, yang menemukan kajanggalan permohonan kredit ini juga direksinya, meskipun terlambat. Kasus ini, tambahnya, terjadi akibat adanya keterlibatan orang dalam BNI. "Tidak ada peraturan yang tidak bisa bobol kalau tidak ada orang yang edan, nekat dan gila seperti itu," katanya.Kwik menegaskan bahwa persoalan BNI ini tidak melulu menjadi kesalahan direksi. "Jadi urusan BNI ini urusan rampok yang nekat, tidak perduli apa-apa," katanya. Menurutnya, tidak ada sistem yang tahan kalau dibobol oleh kekuatan "penggarongan" begitu besar.Kejadian ini, lanjutnya, diharapkan tidak akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Menurutnya kasus ini hanya akan membuat keuangan pemerintah kedodoran. "Bagaimana nutup-nutup ini terus," katanya. Selain itu, kasus ini akan mempengaruhi moral dan mental bangsa Indonesia. Tetapi kalau dalam konteks pengaruh terhadap pihak swaswa, Kwik menegaskan tidak akan ada pengaruhnya. Perusahaan swasta, katanya, sudah tidak bergantung pada kredit Bank Indonesia. Kwik menandaskan, kasus korupsi di Indonesia bisa diberantas dengan menerapkan peraturan yang tegas. Persoalan korupsi, sudah dikenali dan dikeluhkan tetapi tidak ada langkah konkrit. "Ini dimulai dari satu orang," katanya. Ia mencontohkan seorang presiden bisa diberi gaji besar, misalnya Rp 600 juta. Tapi, kalau terbukti korupsi "dihukum tembak mati".Yandi MR - Tempo News Room