TEMPO Interaktif, Jakarta --Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar mengungkapkan tiga pilihan pola ditawarkan ke petani padi untuk mengenjot program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan dengan Sistem Korporasi (GP3K). " Tiga pola itu diantaranya sewa, bagi hasil, ataupun bantuan saprodi secara cuma-cuma,” kata Mustafa dalam pesan singkatnya yang diterima Tempo, Sabtu 21 Mei 2011.

Sebelumnya, Kementerian BUMN mencanangkan program GP3K untuk memproduksi bahan pangan yang terdiri dari padi, jagung, kedelai, daging (bibit sapi potong), dan gula. Selain untuk mendukung pencapaian surplus pangan nasional, program tersebut juga mengoptimalkan BUMN-BUMN yang ada untuk memperkenalkan sistem korporasi dalam budidaya tanaman pangan kepada petani, melalui sinergi BUMN.

Lahan yang akan disiapkan untuk keseluruhan program tersebut direncanakan seluas 500 ribu hektar, di antaranya tersebar di Aceh 15 ribu hektar, Sumatera Selatan 40 ribu hektar, Lampung 30 ribu hektar, Banten 20 ribu hektar, Jawa Barat 100 ribu hektar, Jawa Tengah 100 ribu hektar, Jawa Timur 100 ribu hektar, Nusa Tenggara Barat 20 ribu hektar, Kalimantan Selatan 25 ribu hektar, dan Sulawesi Selatan 45 ribu hektar.

Selain lahan seluas 500 ribu hektar tersebut, juga akan dioptimalkan lahan milik Perum Perhutani seluas 70 ribu hektar. Menurut Mustafa, saat ini sedang dilakukan proses identifikasi dan verifikasi lapangan oleh PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, dan PT Pusri (holding). Proses tersebut mencakup luasan lahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program.

“Ketiga pola yang akan ditawarkan tersebut merupakan pola yang umum dan sudah lama dilakukan petani, sehingga dapat dibuktikan pola itu 'proven' dilakukan,” lanjut Mustafa.

Dengan program tersebut, pada tahun ini diharapkan akan dihasilkan minimal 3,725 juta ton gabah kering panen (GPK) atau tambahan produksi minimal 0,56 juta ton, 1,5 juta ton jagung, dan 0,06 juta ton kedelai. Target tersebut diharapkan terus meningkat hingga 2014.

EVANA DEWI