Tujuh Pegawai Pajak dan Bea-Cukai Terlibat Gratifikasi
Rabu, 20 April 2011 04:58 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa tujuh pegawai Kementerian Keuangan terbukti menerima gratifikasi. Mereka terdiri atas satu pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta enam pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Inspektorat mengusulkan supaya ketujuh orang itu dipecat.
Inspektur Bidang Investigasi, Hadi Rudjito, ketika ditemui Tempo di ruang kerjanya kemarin, mengatakan dua di antara enam pegawai pajak bahkan telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun lalu.
"Keduanya terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian negara," kata Hadi.
Menurut Hadi, pangkat para pegawai tersebut terentang dari pemeriksa pajak madya, pemeriksa pajak muda, hingga pemeriksa pajak pertama dengan nilai transaksi ratusan juta rupiah.
Skandal ini terungkap setelah ada laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menemukan 62 transaksi keuangan mencurigakan milik pegawai Kementerian Keuangan dan Pengadilan Pajak. Dalam berkas yang diterima sepanjang 2007-2011, terdapat dua sampai tiga transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh orang yang sama.
Selain tujuh orang itu, ada dua berkas atas nama pegawai Pengadilan Pajak yang tidak bisa diproses oleh inspektorat. "Itu kamarnya sudah lain," kata Hadi. Pasalnya, inspektorat hanya bisa menyelidiki berkas pegawai Kementerian Keuangan. Sementara, Pengadilan Pajak berada di bawah Mahkamah Agung.
Saat ini, inspektorat terus menyelidiki 53 berkas lainnya. Hanya, Hadi menyatakan penelitian ulang cukup sulit dilakukan karena sebagian kasus terjadi beberapa tahun silam. Hambatan berikutnya adalah inspektorat tidak berwenang menelusuri lebih jauh aliran dana. Soal sanksi terhadap tujuh pegawai yang terbukti bersalah diserahkan kepada pemimpin direktorat masing-masing.
"Kami hanya bisa merekomendasikan," kata Hadi.
Juru bicara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rinto Setiawan, mengaku belum mengetahui kasus ini. Dia berjanji akan memeriksa laporan inspektorat perihal rekomendasi pemberhentian satu pegawai bea cukai. "Akan saya cek dulu kepada atasan saya," kata Rinto ketika dihubungi.
Begitu pula, Wakil Ketua Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, M. Jasin, mengatakan belum mengetahui adanya dua pegawai pajak yang dilaporkan dalam kasus gratifikasi. “Saya akan periksa dulu," ucapnya.
IRA GUSLINA | IQBAL MUHTAROM | EKA UTAMI | EFRI RITONGA
Inspektur Bidang Investigasi, Hadi Rudjito, ketika ditemui Tempo di ruang kerjanya kemarin, mengatakan dua di antara enam pegawai pajak bahkan telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun lalu.
"Keduanya terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian negara," kata Hadi.
Menurut Hadi, pangkat para pegawai tersebut terentang dari pemeriksa pajak madya, pemeriksa pajak muda, hingga pemeriksa pajak pertama dengan nilai transaksi ratusan juta rupiah.
Skandal ini terungkap setelah ada laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menemukan 62 transaksi keuangan mencurigakan milik pegawai Kementerian Keuangan dan Pengadilan Pajak. Dalam berkas yang diterima sepanjang 2007-2011, terdapat dua sampai tiga transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh orang yang sama.
Selain tujuh orang itu, ada dua berkas atas nama pegawai Pengadilan Pajak yang tidak bisa diproses oleh inspektorat. "Itu kamarnya sudah lain," kata Hadi. Pasalnya, inspektorat hanya bisa menyelidiki berkas pegawai Kementerian Keuangan. Sementara, Pengadilan Pajak berada di bawah Mahkamah Agung.
Saat ini, inspektorat terus menyelidiki 53 berkas lainnya. Hanya, Hadi menyatakan penelitian ulang cukup sulit dilakukan karena sebagian kasus terjadi beberapa tahun silam. Hambatan berikutnya adalah inspektorat tidak berwenang menelusuri lebih jauh aliran dana. Soal sanksi terhadap tujuh pegawai yang terbukti bersalah diserahkan kepada pemimpin direktorat masing-masing.
"Kami hanya bisa merekomendasikan," kata Hadi.
Juru bicara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rinto Setiawan, mengaku belum mengetahui kasus ini. Dia berjanji akan memeriksa laporan inspektorat perihal rekomendasi pemberhentian satu pegawai bea cukai. "Akan saya cek dulu kepada atasan saya," kata Rinto ketika dihubungi.
Begitu pula, Wakil Ketua Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, M. Jasin, mengatakan belum mengetahui adanya dua pegawai pajak yang dilaporkan dalam kasus gratifikasi. “Saya akan periksa dulu," ucapnya.
IRA GUSLINA | IQBAL MUHTAROM | EKA UTAMI | EFRI RITONGA
