TEMPO Interaktif, Bandung - Pemerintah menyangkal analisis Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebutkan ekonomi Indonesia akan kepasasan akibat tingginya laju inflasi. Deputi Kementerian Koordinator Ekonomi Eddy Putra Irawady kemarin (16/4) menyebutkan angka inflasi masih dalam batas wajar.

Apalagi, kenaikan harga pangan dan bahan bakar minyak sebagai penyumbang inflasi adalah fenomena global yang dihadapi banyak negara. Menurut Eddy dengan beberapa kebijakan pemerintah masih bisa mengantisipasi derasnya arus modal yang masuk ke pasar lokal.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai masih mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Angka kemiskinan turun menjadi 13,3 persen. Pengangguran juga turun tinggal 7,14 persen. Pada 2014 pemerintah bahkan menargetkan pendapatan per kapita bisa berada di angka US$ 4.500 hingga US$ 4.800.

Edy mengakui memang dalam jangka panjang inflasi bisa mencapai 6 persen. Meski begitu pemerintah katanya tetap akan mewaspadai prediksi IMF. ”Indonesia harus ngebut, dan tekanan harga minyak harus diwaspadai,” katanya.

Meski begitu kenaikan harga pangan dan minyak dinilai hanyalah tren inflasi jangka pendek. Dalam tiga bulan pertama angka inflasi baru mencapai 0,7 persen, masih jauh dari target 5,3 persen di akhir tahun.

“Dengan usaha yang tinggi kami percaya bisa menahan inflasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ujar Eddy.

Saat ini pemerintah telah melakukan beberapa langkah antisipatif, misalnya melalui forum tim pengendalian inflasi yang rutin dilaksanakan setiap Rabu. Optimalisasi kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang tidak hanya mengatur pasokan.

‘Distorsi perilaku pengambilan kebijakan di daerah harus diperbaiki,” katanya. Untuk mMengantisipasi krisis pangan, pemerintah mendorong optimalisasi peran Bulog, operasi pasar murah, dan perbaikan distribusi pangan antar pulau.

IRA GUSLINA SUFA