TEMPO Interaktif, Jakarta:BPPN mengakui ada perbedaan pandangan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) terkait penanganan penyelesaian kewajiban pemegang saham. “Ada masalah sih ngga, tapi perbedaan persepsi iya,” kata Deputi Ketua BPPN bidang Aset Manajemen Investasi Taufik M. Maroef di Kantor BPPN Jakarta, Selasa (29/10). Taufik mengatakan lembaga penyehatan menginginkan penanganan utang para obligor ini diselesaikan melalui out court of settlement atau di luar pengadilan. BPPN kerap menyebutnya perjanjian damai. Tapi IMF, kata dia, menginginkan sebaliknya. “Merupakan tugas utama dari BPPN apabila ada suatu pola penyelesaian yang dapat dipertanggung jawabkan,” ujar dia. Ia menambahkan pola penyelesaian itu sudah mendapat dukungan dari pemerintah. Jadi, ujar dia, IMF seharusnya tidak mempermasalahkan pola ini. Tapi, Taufik membantah dalam pertemuan kemarin IMF meminta pemisahan yang sudah dengan yang belum lunas utangnya. “Ndak, dak sampai ke sana,” tegas dia. Sebelumnya, Kepala Perwakilan IMF untuk Asia Pasifik Daniel Citrin mengatakan program BPPN yang belum selesai harus tetap dilanjutkan. Ia juga memahami proses divestasi Bank Niaga yang mengalami penundaan. “Saya juga berharap BPPN dapat menyelesaikan, sehingga kita dapat juga melanjutkan LoI (letter of intent) secepat mungkin,” kata dia, Senin. (Kurniawan-Tempo News Room)