TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Sukarnoputri mengatakan, pemerintah berkeinginan untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS). Namun sangat disayangkan, semangat kerja para PNS dinilai masih kurang memuaskan. Bahkan sesuai permintaan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Feisal Tamin, untuk memberikan gaji minimal 10 juta rupiah, saya sangat menginginkannya, kata Presiden dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2) Presiden menegaskan, ritme kerja para PNS masih belum sesuai yang diharapkan. Ia menyebutkan, bahaya laten korupsi, baik itu korupsi materi, maupun non materi. Ia mencontohkan, korupsi waktu yang seringkali dilakukan. Itu masih menjadi penyakit yang melekat,kata dia. Untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, Presiden mempermasalahkan semangat kerja PNS. Dia mengakui, rendahnya gaji mempengaruhi semangat kerja tersebut. Namun, ia meminta agar PNS tidak hanya berkeluh kesah atas rendahnya gaji itu, melainkan membangun produktivitas yang tinggi. Menteri Negara, dalam sambutannya, juga menyinggung masalah korupsi jam kerja. Dia mencontohkan, bila seorang PNS terlambat datang setengah jam, kemudian pulang setengah jam lebih awal, maka dalam sehari ia mengkoruopsi waktu satu jam. Bila sepuluh persen dari sekitar empat juta PNS kita melakukan hal yang sama, maka dalam satu hari terjadi korupsi 400.000 jam. Itu luar biasa,katanya. Dikatakannya, rapat koordinasi kali ini akan membahas kebijakan sistem remunerasi (penggajian) PNS yang layak dan adil. Karena, masalah gaji dinilai mempengaruhi kinerja PNS. Kendati demikian, peningkatan gaji harus memperhatikan sumber-sumber pembiayaan pemerintah untuk gaji dan tunjangan, analisis kebutuhan dana berdasarkan database kepegawaian serta perubahan sistem pensiun. Mengenai database kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKM) telah melakukan pendataan ulang PNS mulai tahun 2003 ini. Feisal berharap akan ada kenaikan gaji PNS yang signifikan. Namun, dia meminta PNS lebih dulu menunjukkan peningkatan produktivitas. Saat ini pemerintah tengah mengkaji sistem remunerasi pegawai. Sistem itu meliputi antara lain struktur gaji berdasarkan bobot jabatan yang disusun melalui proses evaluasi jabatan. Ini penting agar tercipta keadilan. Selain, kompensasi harus mampu memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja. Pemerintah juga menekankan, hasil gaji antara PNS golongan tertinggi dengan golongan terendah akan disusun secara proporsional. Diupayakan pula, adanya kesetaraan gaji PNS dengan gaji pegawai swasta. Kalau bisa 80 persen dari gaji swasta itu sudah bagus, kata dia. Retno Sulistyowati Tempo News Room