TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah bertekad untuk menjalankan sistem lelang/pengadaan barang lewat jaringan internet (e-procurement) pada tahun 2004. Pasalnya, selain sudah termasuk bagian dari post monitoring program dengan Dana Moneter Internasional (IMF) e-procurement diyakini dapat membantu membangun pemerintahan yang lebih tranparan, efisien, dan jujur. Sekretaris Menteri Negara Komunikasi dan Informasi J.B. Kristiadi kepada Tempo News Room usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung MPR/DPR, Selasa (2/12), mengatakan saat ini Kementerian tengah menyiapkan dua konsep implementasi e-procurement. Konsep pertama adalah konsep ujicoba di internal Kementerian, sementara yang kedua ada konsep penerapannya secara nasional. Target yang dipasang pemerintah, lanjutnya, pada awal Januari 2004 sudah mulai melaksanakan ujicoba di lingkungan Kementerian, setelah selesai akan diteruskan pada tahun yang sama untuk diterapkan pada skala nasional. "Tak cuma instansi pemerintah, sistem ini akan berlaku pula untuk BUMN," tutur Kristiadi. Kristiadi memberi gambaran umum konsep e-procurement adalah mempermudah proses pengadaan barang atau pelelangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website. Jadi, paparnya, seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pengumuman pemenang akan dilakukan dengan bantuan website. "Misalnya dalam pelelangan cukup dikatakan dibuka pada hari tertentu, jam tertentu kemudian peserta bisa ikut secara online," jelasnya. Namun dia mengakui bagi rekanan pemerintah yang ingin berpartisipasi dalam e-procurement syaratnya harus mempunyai website yang memenuhi standar-standar tertentu. "Dan ini akan kami atur standar-standarnya, kalau tidak nanti tidak imbang," ujarnya. Ditanya tentang biaya yang dibutuhkan dan vendor yang dipakai Kristiadi menjawab semua masih dibahas oleh Kementerian. Tapi dia membenarkan untuk sekedar melakukan studi anggaran yang dibutuhkan kecil. "Tapi kalau benar-benar sudah implementasi secara nasional bisa jadi besar, karena harus membuat pusat data dan sebagainya," katanya menjelaskan. E-procurement merupakan usaha pengadaan barang secara business-to-business (B2B) atau government-to-bussiness (G2B) dari pemasok melalui internet. Lewat internet, sistem pengadaan barang ini dapat dilakukan secara otomatis. E-procurement merupakan generasi terbaru dari Supply Chain Management (SCM) atau biasa dikenal dengan istilah collaboration commerce.Namun International Data Corporation pernah membuat proyeksi, pertumbuhan e-procurement dalam e-commerce secara B2B di dunia akan merosot dari 78 persen pada 2001 menjadi 41,7 persen pada 2005. Hal ini juga akan diikuti oleh pangsa pasar e-procurement yang akan mengalami penurunan. Ucok Ritonga - Tempo News Room