TEMPO Interaktif, Jakarta - Bank Dunia menyarankan pemerintah negara berkembang memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin untuk mengatasi harga pangan yang melonjak. Pengendalian harga pangan hanya menguntungkan pedagang di pasar gelap. Sedangkan subsidi dinilai tidak adil karena subsidi bisa dinikmati kalangan kaya.
"Pengendalian harga dan subsidi tidak bijak," kata Ekonom Utama Regional Bank Dunia untuk Asia Timur, Vikram Nehru, dalam teleconference di Jakarta kemarin. Dampak lain dari pemberian subsidi adalah tergerusnya anggaran pembangunan negara yang seharusnya dipakai untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Menurut Vikram, negara berkembang perlu menjaga keterbukaan pasar selama terjadi kenaikan harga pangan. Berkaca pada krisis pangan pada 1998, kondisi pasar negara-negara yang memproteksi pasar pangannya justru semakin buruk. "Negara harus menjaga keterbukaan perdagangan, bukan memberi pembatasan," katanya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Ahmad Erani Yustika, mengatakan Bantuan Langsung Tunai saat harga pangan melonjak merupakan solusi yang tak terelakkan. Kebijakan ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang tertekan akibat inflasi. Namun BLT tak bisa menjadi solusi ideal karena tidak memberdayakan masyarakat.
Untuk menekan harga pangan, anggota Dewan Ekonomi Nasional, Aviliani, meminta pemerintah daerah menggalakkan gerakan mengubah pola makan, dari beras ke pangan daerah masing-masing. "Kalau tergantung makan beras, inflasi tidak akan bisa dicegah dan nilai tukar rupiah terus melemah," katanya.
ANTON W | ROSALINA
"Pengendalian harga dan subsidi tidak bijak," kata Ekonom Utama Regional Bank Dunia untuk Asia Timur, Vikram Nehru, dalam teleconference di Jakarta kemarin. Dampak lain dari pemberian subsidi adalah tergerusnya anggaran pembangunan negara yang seharusnya dipakai untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Menurut Vikram, negara berkembang perlu menjaga keterbukaan pasar selama terjadi kenaikan harga pangan. Berkaca pada krisis pangan pada 1998, kondisi pasar negara-negara yang memproteksi pasar pangannya justru semakin buruk. "Negara harus menjaga keterbukaan perdagangan, bukan memberi pembatasan," katanya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Ahmad Erani Yustika, mengatakan Bantuan Langsung Tunai saat harga pangan melonjak merupakan solusi yang tak terelakkan. Kebijakan ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang tertekan akibat inflasi. Namun BLT tak bisa menjadi solusi ideal karena tidak memberdayakan masyarakat.
Untuk menekan harga pangan, anggota Dewan Ekonomi Nasional, Aviliani, meminta pemerintah daerah menggalakkan gerakan mengubah pola makan, dari beras ke pangan daerah masing-masing. "Kalau tergantung makan beras, inflasi tidak akan bisa dicegah dan nilai tukar rupiah terus melemah," katanya.
ANTON W | ROSALINA
