TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah bertekad membenahi kemacetan di penyeberangan Merak-Bakauheni dengan melansir 21 langkah jangka pendek, yang ditargetkan rampung dalam tiga bulan. "Wakil Presiden (Boediono) meminta kami meningkatkan kinerja," kata Menteri Perhubungan Freddy Numberi seusai rapat di Istana Wakil Presiden, Rabu (16/3).
Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah memberi sanksi bagi kapal yang tak mematuhi jadwal empat perjalanan saban hari. Pemerintah pun akan mengevaluasi jadwal docking kapal rusak, dan mengusahakan agar ada saling isi jadwal sehingga penyeberangan tak terhambat. Dalam sebulan, cuma boleh ada empat kapal yang menjalani docking.
Adapun kapal berkecepatan lambat di bawah sepuluh knot, bakal dipisahkan dermaganya dengan kapal yang lebih cepat. Dengan begitu, kapal lambat tak lagi menghalangi kapal lain. Boediono memerintahkan pula percepatan pembangunan pemecah arus, baik di Merak maupun Bakauheni. Pasalnya, arus kencang menyulitkan kapal merapat, sehingga waktu penyeberangan makin lama.
Sebelumnya, untuk mengatasi penumpukan kendaraan yang kerap terjadi di Merak, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry berencana menambah empat kapal ro-ro (roll-on/roll-off) berbobot 4.000-5.000 gross ton (GT) tahun ini. Pelaksana Tugas Direktur Utama PT ASDP Sirajuddin Saini mengatakan keempatnya kapal bekas yang kondisinya masih 80 persen bagus.
PT ASDP akan menambah dua kapal baru berkapasitas sama tahun depan untuk menggenapi target 13 kapal pada 2005. Sirajuddin enggan menyebutkan anggaran untuk pengadaan kapal. Namun dia mengatakan harga kapal baru Rp 40 juta per GT. Adapun harga kapal bekas 60 persen dari harga kapal baru. Dana pembelian berasal dari kas perusahaan.
