TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengatakan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi berdampak kecil terhadap inflasi, namun yang harus diperhatikan adalah akuntabilitas pelaksanaannya di lapangan. “Tidak mudah melarang orang pakai premium, dan minta pindah ke pertamax,” katanya usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/3)

Menurut Rusman kebijakan pembatasan penggunaan premium tersebut berpotensi memunculkan moral hazard, penyelundupan, pengoplosan dan sebagainya. Akan tidak mudah bagi pom bensin untuk meminta konsumen agar menggunakan pertamax ketimbang premium. “Apa bisa pom bensin melarang orang pakai premium?,” katanya.

Rusman mengatakan terus tertundanya pembatasan BBM ini, membuat BPS sulit untuk memprediksi berapa sumbangannya terhadap inflasi. “Ya harus dilihat kapan terjadinya pembatasan, dan pada berapa tingkat pertamaxnya,” katanya.

Dia mengakui akan sulit menjaga kuota volume BBM bersubsidi sebesar 38.6 juta kiloliter kalau harga pertamax makin mahal dan jauh meninggalkan harga premium. ”Apalagi tidak ada reward and punishment di situ, kecuali kalau orang yang punya mobil mewah tebel muka (tak tahu malu) akan tetap beli premium,” ujarnya.

IQBAL MUHTAROM