TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Keuangan mengungkapkan, selain menerima kenaikan gaji, pejabat negara akan menikmati kenaikan tunjangan. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia Nasution mengatakan tunjangan adalah pendamping gaji.
“Sudah menjadi prinsip umum, baik di pemerintahan maupun swasta, seseorang itu tidak hanya menerima gaji tapi juga tunjangan,” kata Mulia di kantornya di Jakarta kemarin. Bentuk tunjangan itu terkait dengan posisi pejabat negara, termasuk biaya operasional lainnya yang melekat dalam pelaksanaan tugasnya.
Ia mencontohkan, selain gaji dan tunjangan, seorang presiden mendapat jatah anggaran untuk biaya operasional yang dikelola di rumah tangga kepresidenan. Menurut Mulia, kenaikan gaji dan tunjangan akan diberikan kepada presiden, wakil presiden, hingga bupati dan wali kota. Juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Khusus untuk kenaikan gaji bupati dan wali kota akan disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan.
Mulia mengatakan akan ada penilaian di setiap level jabatan. Level tertinggi, sebagai acuan tentu saja adalah presiden sebagai kepala pemerintahan. Kenaikan gaji dan tunjangan presiden akan dinilai 100 persen, dan pejabat di bawahnya akan mengikuti sesuai dengan level jabatannya. Misalnya, gaji wakil presiden naiknya 80 persen dari kenaikan yang diterima presiden.
Pembedaan tersebut menggunakan dasar berat-ringannya tanggung jawab yang diemban seorang pejabat negara. Pemerintah, kata Mulia, tengah menyusun peraturan pemerintah yang akan mengatur tentang sistem penggajian pejabat negara tersebut.
Menurut dia, pengaturan sistem penggajian pejabat negara ini sudah direncanakan sejak 4-5 tahun lalu. Praktek serupa di sejumlah negara dijadikan referensi. “Ini juga akan dikonsultasikan ke legislatif," kata Mulia.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan gaji presiden menjadi patokan. Menurut dia, jika gaji presiden dipertahankan Rp 62 juta per bulan--seperti sekarang--sulit bagi pejabat di daerah untuk mendapat kenaikan gaji. Presiden juga menerima dana operasional sebesar Rp 2 miliar per tahun.
Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi, Anis Matta, menyatakan menolak kenaikan gaji pejabat negara, termasuk untuk anggota DPR. Menurut dia, gaji yang diperoleh anggota Dewan saat ini sudah bagus. "Membicarakan gaji itu tidak etis, dan saya pribadi termasuk yang menolak kenaikan gaji," kata Anis dalam keterangan persnya di Jakarta kemarin.
Menurut Anis, jika alasan pemerintah menaikkan gaji adalah adanya inflasi, sebetulnya yang dirasakan rakyat bawah jauh lebih berat lagi. Dan dia yakin inflasi yang sebenarnya jauh lebih besar ketimbang angka yang diumumkan pemerintah.
Usul kenaikan gaji ini ia nilai sebagai pengakuan tidak langsung pemerintah bahwa inflasi saat ini sudah sedemikian tinggi sehingga, kata Anis, pejabat tinggi negara pun sudah tidak bisa menutup living cost mereka.
IQBAL MUHTAROM | AMIRULLAH | ANTON WILLIAM
