TEMPO Interaktif, Jakarta -Kementerian Perhubungan akan memprioritaskan pembangunan pelabuhan di wilayah yang pernah terkena bencana alam. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sunaryo mengatakan, ini dalam hal peningkatan infrastruktur serta fasilitas pelabuhan yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. "Belanja modal untuk peningkatan infrastruktur laut sekitar Rp 3 triliun," ujar Sunaryo kepada wartawan di Kementerian Perhubungan, Rabu (19/1).
Daerah bencana yang akan menjadi prioritas untuk pembangunan pelabuhan antara lain Wasior dan Mentawai. Selain itu pembangunan juga akan dilakukan di daerah pulau terluar. "Pembangunan pun akan diprioritaskan untuk program lanjutan yang tidak boleh ditunda untuk segera dimanfaatkan masyarakat," ujar dia.
Pada 2011, anggaran Kementerian Perhubungan dari APBN sebesar Rp 21,37 triliun. Dari angka tersebut, Direktorat Perhubungan Laut termasuk yang mendapatkan dana yang paling besar, yaitu sekitar Rp 7 triliun.
Sunaryo mengatakan, sebesar Rp 5 triliun diantaranya digunakan untuk belanja modal Perhubungan laut untuk mengerjakan program pembangunan seperti yang tertera di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Dalam perundangan, kata Sunaryo, mengamanatkan untuk membangun aspek angkutan perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan. "Keempat program itu yang dibebankan ke APBN 2011," katanya.
Empat program tersebut, menurut dia, tidak dapat berdiri sendiri. Dia mencontohkan dalam pelabuhan dan pengerukan yang termasuk dalam infrastruktur. "Jika alur dapat lebih dalam, akan otomatis keselamatan pelayaran akan lebih terjamin," katanya.
Sedangkan untuk pendangkalan laut yang terjadi di beberapa daerah, katanya, akan didanai dengan berbagai cara. Seperti di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu akan menjadi program pemerintah daerah untuk mengerjakannya.
Selanjutnya di Pelabuhan Belawan, Medan, kata Sunaryo, rencananya akan didanai oleh Islamic Development Bank (IDB). "Untuk 18 titik lainnya akan didanai dari anggaran Kementerian Perhubungan pada tahun ini," ujarnya.
Mengenai Pulau Baai, Sunaryo menjelaskan bahwa pulau tersebut memiliki alur pantai yang tidak sama dibandingkan alur pantai lain. Pengendapan yang terjadi di sana bukanlah lumpur, melainkan tanah liat.
Itu sebabnya pengerukan tidak dapat dilakukan dengan alat biasa seperti dredging. "Yang perlu dihadirkan semacam cutter. Itu pun harus cutter berukuran besar. Karena jika kecil akan cepat patah," ujar dia.
SUTJI DECILYA
Daerah bencana yang akan menjadi prioritas untuk pembangunan pelabuhan antara lain Wasior dan Mentawai. Selain itu pembangunan juga akan dilakukan di daerah pulau terluar. "Pembangunan pun akan diprioritaskan untuk program lanjutan yang tidak boleh ditunda untuk segera dimanfaatkan masyarakat," ujar dia.
Pada 2011, anggaran Kementerian Perhubungan dari APBN sebesar Rp 21,37 triliun. Dari angka tersebut, Direktorat Perhubungan Laut termasuk yang mendapatkan dana yang paling besar, yaitu sekitar Rp 7 triliun.
Sunaryo mengatakan, sebesar Rp 5 triliun diantaranya digunakan untuk belanja modal Perhubungan laut untuk mengerjakan program pembangunan seperti yang tertera di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Dalam perundangan, kata Sunaryo, mengamanatkan untuk membangun aspek angkutan perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan. "Keempat program itu yang dibebankan ke APBN 2011," katanya.
Empat program tersebut, menurut dia, tidak dapat berdiri sendiri. Dia mencontohkan dalam pelabuhan dan pengerukan yang termasuk dalam infrastruktur. "Jika alur dapat lebih dalam, akan otomatis keselamatan pelayaran akan lebih terjamin," katanya.
Sedangkan untuk pendangkalan laut yang terjadi di beberapa daerah, katanya, akan didanai dengan berbagai cara. Seperti di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu akan menjadi program pemerintah daerah untuk mengerjakannya.
Selanjutnya di Pelabuhan Belawan, Medan, kata Sunaryo, rencananya akan didanai oleh Islamic Development Bank (IDB). "Untuk 18 titik lainnya akan didanai dari anggaran Kementerian Perhubungan pada tahun ini," ujarnya.
Mengenai Pulau Baai, Sunaryo menjelaskan bahwa pulau tersebut memiliki alur pantai yang tidak sama dibandingkan alur pantai lain. Pengendapan yang terjadi di sana bukanlah lumpur, melainkan tanah liat.
Itu sebabnya pengerukan tidak dapat dilakukan dengan alat biasa seperti dredging. "Yang perlu dihadirkan semacam cutter. Itu pun harus cutter berukuran besar. Karena jika kecil akan cepat patah," ujar dia.
SUTJI DECILYA
