TEMPO Interaktif, Jakarta -Komisi Keuangan membentuk panitia khusus mengenai inflasi. "Panja ini bertujuan untuk mendalami struktur dan unsur pembentuk inflasi," ujar Wakil Ketua Komisi Keuangan Achsanul Qosasih dari Fraksi Partai Demokrat melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (14/1).
Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Aziz mengatakan, Panja Inflasi dibentuk setelah melalui pembahasan pada rapat internal Komisi kemarin. Peserta rapat menunjuk Harry sebagai ketua.
Menurut dia, Panja Inflasi masih melakukan koordinasi internal guna merumuskan materi yang kelak akan dibahas. Beberapa hal yang diusulkan masuk ke dalam pembahasan adalah pembagian tanggung jawab penanganan inflasi, rincian perhitungan inflasi, dan implikasi kegagalan pencapaian inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kegagalan memenuhi target inflasi, kata dia, disebabkan kelalaian pemerintah dan Bank Indonesia. "Tidak ada yang melindungi masyarakat," kata Harry saat dihubungi wartawan. Hal ini, kata dia, berlainan dengan kehendak Undang-Undang Dasar yang mengharuskan adanya perlindungan kepada masyarakat.
Harry juga mengisyaratkan penerapan reward and punishment terhadap pemerintah dan Bank Indonesia. Kegagalan mengendalikan inflasi harus disertai dengan hukuman. "Kalau orang gagal masak kita tambah anggarannya," kata dia.
Harga pangan juga menjadi sorotan. Ia mencatat kenaikan harga beras hingga 30 persen pada tahun ini. Hal ini menyumbang inflasi sebesar 1,29 persen dari inflasi tahunan sebesar 6,96. Atas kenaikan ini Dewan akan meminta pertanggungjawaban khusus kepada Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Direktur Utama Bulog. "Kayaknya mereka selama ini hanya hahah heheh saja, begitu."
ANTON WILLIAM
Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Aziz mengatakan, Panja Inflasi dibentuk setelah melalui pembahasan pada rapat internal Komisi kemarin. Peserta rapat menunjuk Harry sebagai ketua.
Menurut dia, Panja Inflasi masih melakukan koordinasi internal guna merumuskan materi yang kelak akan dibahas. Beberapa hal yang diusulkan masuk ke dalam pembahasan adalah pembagian tanggung jawab penanganan inflasi, rincian perhitungan inflasi, dan implikasi kegagalan pencapaian inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kegagalan memenuhi target inflasi, kata dia, disebabkan kelalaian pemerintah dan Bank Indonesia. "Tidak ada yang melindungi masyarakat," kata Harry saat dihubungi wartawan. Hal ini, kata dia, berlainan dengan kehendak Undang-Undang Dasar yang mengharuskan adanya perlindungan kepada masyarakat.
Harry juga mengisyaratkan penerapan reward and punishment terhadap pemerintah dan Bank Indonesia. Kegagalan mengendalikan inflasi harus disertai dengan hukuman. "Kalau orang gagal masak kita tambah anggarannya," kata dia.
Harga pangan juga menjadi sorotan. Ia mencatat kenaikan harga beras hingga 30 persen pada tahun ini. Hal ini menyumbang inflasi sebesar 1,29 persen dari inflasi tahunan sebesar 6,96. Atas kenaikan ini Dewan akan meminta pertanggungjawaban khusus kepada Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Direktur Utama Bulog. "Kayaknya mereka selama ini hanya hahah heheh saja, begitu."
ANTON WILLIAM
