TEMPO Interaktif, Jakarta -Studi kelayakan pembangunan jembatan di Selat Sunda akan dilakukan setelah peraturan presiden selesai diteken. Peraturan itu berisi pembentukan dewan dan badan pelaksana kawasan strategis jembatan Selat Sunda.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, saat ini kajian teknis mengenai pembangunan jembatan tersebut masih prastudi kelayakan atau pre feasibility study. "Kami mencoba mengkaji dan membandingkan dengan jembatan dunia lainnya seperti Jembatan Akashi, Jepang," kata Hermanto ketika dihubungi Tempo, Selasa (11/1).

Studi mengenai Jembatan Selat Sunda telah berlangsung bertahun-tahun dan begitu banyak peneliti yang mempelajari mengenai kondisi Selat Sunda. Satu diantaranya adalah Konsorsium Banten, Lampung, serta mitra strategis.

Namun berbagai studi itu tidak cukup. Perlu dilakukan studi kelayakan penuh untuk mengetahui tingkat kelayakan, bentang panjang, pengembangan kawasan ekonomi di sekitar jembatan, investasi, dan lain sebagainya.

Nantinya, kata Hermanto, dari badan pelaksana yang dibentuk dari perpres tersebut akan menunjuk konsorsium dan menugaskannya untuk melakukan studi kelayakan. "Perpres harus dibuat karena ini kerja sama multi sektor," katanya.

Setelah studi kelayakan selesai dilakukan, tambah Hermanto, pembentukan badan usaha untuk membangun jematan pun dilakukan. "Nantinya yang berada di dalam badan usaha itu terdiri dari konsorsium, BUMN, serta BUMD," jelasnya.

Jika lancar, pada awal 2014 direncanakan sudah dilakukan peletakan batu pertama di sana. Dia menargetkan jembatan tersebut bisa rampung dalam waktu 10 tahun. "Pembangunan bisa lebih cepat lagi. Tapi ini semua tergantung pendanaan," kata Hermanto.

Pemerintah berencana membangun Jembatan Selat Sunda yang memiliki panjang sekitar 27 kilometer dengan bentangan terpanjang sebesar 2,5 kilometer. Untuk membangun jembatan tersebut, pemerintah memerlukan biaya konstruksi sebesar Rp 150 triliun. Biaya tersebut termasuk untuk pembangunan rel kereta.

SUTJI DECILYA