Kekosongan Kepemimpinan BPWS Bisa Hambat Pembangunan Suramadu
Sabtu, 25 Desember 2010 15:41 WIB
TEMPO Interaktif, BANGKALAN - Anggota Komisi Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Mahmudi mendesak pemerintah pusat segera mengisi kekosongan jabatan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).
Menurut Mahmudi, lowongnya jabatan Kepala BPWS setelah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPWS Junaedi Mahendra mengundurkan diri bisa menghambat seluruh program pembangunan Suramadu. ”Hingga saat ini masih banyak program BPWS di wilayah Suramadu, khususnya sisi Bangkalan yang belum berjalan,” katanya kepada Tempo, Sabtu (25/12).
Jabatan sebagai Plt Kepala BPWS baru saja dipangku Junaedi setelah Kepala BPWS yang lama lama, Edy Purwanto, ditarik ke Jakarta Oktober 2010 lalu. Eddy memegang jabatan baru sebagai Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata Kelola Pemerintahan.
Selain sebagai Plt Kepala BPWS, Junaedi adalah juga Wakil Kepala BPWS. Itu sebabnya, kekosongan kepemimpinan di BPWS bisa mengakibatkan program pembangunan kawasan Suramadu terbengkalai.
Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Soekarwo minta Junaedi untuk bertahan hingga ada pengganti Kepala BPWS definitif. Soekarwo khawatir, kekosongan kepemimpinan di BPWS akan membuat pembangunan kawasan Suramadu macet. "Pengembangan Suramadu mulai berjalan, jangan sampai terhenti karena tidak ada pemimpinanya," tutur Soekarwo.
Soekarwo mengatakan segera memproses pergantian Junaedi. Soekarwo mengakui siapa pengganti Junaedi merupakan wewenang Menteri Pekerjaan Umum, namun atas usulan gubernur. "Calonnya bisa siapa saja, asal paham budaya Madura dan profesional," kata Soekarwo pula.
Namun kekhwatiran tersebut ditampik Deputi Pengembangan BPWS Agus Wahyudi. Belum ditunjuknya pengganti Junaedi tidak mempengaruhi kinerja lembaga tersebut. Sebab BPWS telah memiliki program jangka pendek maupun jangka panjang. "Selain itu masih ada sejumlah deputi yang bisa mengambil alih tugasnya," ucapnya.
Agus membantah pengunduran diri Junaedi karena ada masalah di internal BPWS. Pengunduran diri tersebut sudah lama menjadi keinginan Junaedi. Bahkan jauh sebelum Edy ditarik ke Jakarta. "Permohonan pengunduran dirinya belum disetujui. Pak Junaedi masih masuk kantor seperti biasa," ujarnya.
Dalam keterangan persnya beberapa hari lalu, Junaedi menjelaskan pengunduran dirinya karena alasan keluarga. "Saya sudah tua, sudah berusia 56 tahun, sudah saatnya untuk pulang kampung," kata mantan Bupati Madiun itu.
Junaedi menepis pengunduran diri karena ketidakcocokan kepemimpinan BPWS dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di antaranya masalah penataan pedagang kaki lima (PKL). MUSTHOFA BISRI | FATKHUR ROHMAN TAUFIQ.
Menurut Mahmudi, lowongnya jabatan Kepala BPWS setelah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPWS Junaedi Mahendra mengundurkan diri bisa menghambat seluruh program pembangunan Suramadu. ”Hingga saat ini masih banyak program BPWS di wilayah Suramadu, khususnya sisi Bangkalan yang belum berjalan,” katanya kepada Tempo, Sabtu (25/12).
Jabatan sebagai Plt Kepala BPWS baru saja dipangku Junaedi setelah Kepala BPWS yang lama lama, Edy Purwanto, ditarik ke Jakarta Oktober 2010 lalu. Eddy memegang jabatan baru sebagai Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata Kelola Pemerintahan.
Selain sebagai Plt Kepala BPWS, Junaedi adalah juga Wakil Kepala BPWS. Itu sebabnya, kekosongan kepemimpinan di BPWS bisa mengakibatkan program pembangunan kawasan Suramadu terbengkalai.
Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Soekarwo minta Junaedi untuk bertahan hingga ada pengganti Kepala BPWS definitif. Soekarwo khawatir, kekosongan kepemimpinan di BPWS akan membuat pembangunan kawasan Suramadu macet. "Pengembangan Suramadu mulai berjalan, jangan sampai terhenti karena tidak ada pemimpinanya," tutur Soekarwo.
Soekarwo mengatakan segera memproses pergantian Junaedi. Soekarwo mengakui siapa pengganti Junaedi merupakan wewenang Menteri Pekerjaan Umum, namun atas usulan gubernur. "Calonnya bisa siapa saja, asal paham budaya Madura dan profesional," kata Soekarwo pula.
Namun kekhwatiran tersebut ditampik Deputi Pengembangan BPWS Agus Wahyudi. Belum ditunjuknya pengganti Junaedi tidak mempengaruhi kinerja lembaga tersebut. Sebab BPWS telah memiliki program jangka pendek maupun jangka panjang. "Selain itu masih ada sejumlah deputi yang bisa mengambil alih tugasnya," ucapnya.
Agus membantah pengunduran diri Junaedi karena ada masalah di internal BPWS. Pengunduran diri tersebut sudah lama menjadi keinginan Junaedi. Bahkan jauh sebelum Edy ditarik ke Jakarta. "Permohonan pengunduran dirinya belum disetujui. Pak Junaedi masih masuk kantor seperti biasa," ujarnya.
Dalam keterangan persnya beberapa hari lalu, Junaedi menjelaskan pengunduran dirinya karena alasan keluarga. "Saya sudah tua, sudah berusia 56 tahun, sudah saatnya untuk pulang kampung," kata mantan Bupati Madiun itu.
Junaedi menepis pengunduran diri karena ketidakcocokan kepemimpinan BPWS dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di antaranya masalah penataan pedagang kaki lima (PKL). MUSTHOFA BISRI | FATKHUR ROHMAN TAUFIQ.
