Ketua Asosiasi Tol: UU Pembebasan Lahan Harus Dikejar
Rabu, 22 Desember 2010 21:27 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Asosiasi Tol Indonesia, Fatchur Rachman, mengatakan pemerintah harus memfokuskan mengenai rancangan Undang-Undang Pembebasan Lahan. "Butuh komitmen untuk hal ini," ujar Fatchur di Jakarta, Rabu (22/12).
Menurut dia, dengan adanya kepastian dari pemerintah terhadap penyediaan lahan, dapat mempercepat jalannya 24 ruas jalan tol yang sempat mangkrak.
Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan, sebanyak delapan proyek yang membutuhkan dukungan partner investasi, 14 dinyatakan layak dilanjutkan, dan dua lainnya belum menyerahkan hasil laporan.
Namun, pada Rabu (22/12) ini, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol telah selesai mengevaluasi ke-24 ruas tol tersebut dan menyatakan lulus dari segi kemampuan badan usaha. "Baru kelayakan perusahaannya saja. Sedangkan mengenai kelayakan proyek dari 24 ruas jalan tol tersebut belum seluruhnya selesai," kata Fatchur.
Kelayakan proyek di antaranya mengenai nilai tanah yang meningkat pada saat ini dibandingkan pada masa proyek tersebut ingin dijalankan.
SUTJI DECILYA
Menurut dia, dengan adanya kepastian dari pemerintah terhadap penyediaan lahan, dapat mempercepat jalannya 24 ruas jalan tol yang sempat mangkrak.
Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan, sebanyak delapan proyek yang membutuhkan dukungan partner investasi, 14 dinyatakan layak dilanjutkan, dan dua lainnya belum menyerahkan hasil laporan.
Namun, pada Rabu (22/12) ini, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol telah selesai mengevaluasi ke-24 ruas tol tersebut dan menyatakan lulus dari segi kemampuan badan usaha. "Baru kelayakan perusahaannya saja. Sedangkan mengenai kelayakan proyek dari 24 ruas jalan tol tersebut belum seluruhnya selesai," kata Fatchur.
Kelayakan proyek di antaranya mengenai nilai tanah yang meningkat pada saat ini dibandingkan pada masa proyek tersebut ingin dijalankan.
SUTJI DECILYA
