TEMPO Interaktif, Jakarta -Pemerintah harus nombok Rp 7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun depan, bila konsumsi bahan bakar minyak tak dibatasi. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, subsidi BBM sebesar Rp 95,9 triliun dalam APBN tahun depan, akan membengkak bila skema pembatasan konsumsi bahan bakar (BBM) bersubsidi dibatalkan. "Karena konsumsi BBM bersubsidi akan meningkat menjadi 42 juta kiloliter sementara alokasi hanya 38,5 juta kiloliter," katanya kepada anggota komisi energi DPR, Jakarta, Senin (13/12).

Tahun ini beban subsidi di APBN mencapai Rp 200 triliun dengan total APBN sebesar Rp 1.000 triliun. Selebihnya, 34 persen langsung ditransfer ke daerah, 10-15 persen untuk membayar bunga utang, 20-30 persen untuk belanja pegawai dan belanja barang. "Sehingga sisanya sedikit sekali," ujar dia.

Akibatnya, pemerintah selalu kesulitan dalam mengalokasikan dana darurat bencana gempa, tsunami, letusan gunung berapi atau masalah sosial lain. "Karena itu kami sangat memperhatikan pos subsidi," katanya. Pemerintah ingin membangun infrastruktur yang terencana dengan menekan anggaran subsidi.

ANTON WILLIAM