TEMPO Interaktif, Jakarta -PT Pertamina (Persero) mengusulkan program pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi juga diberlakukan terhadap taksi. Sebab, meski termasuk golongan angkutan umum, taksi justru menyedot Premium lebih banyak ketimbang bahan bakar yang dipakai oleh masyarakat. Apalagi taksi untuk keperluan bisnis dan mencari untung.
Sehingga di masa mendatang taksi hanya boleh menggunakan BBM nonsubsidi, seperti Pertamax. "Armada taksi sekarang sekitar 10 ribu. Setiap hari mereka bergerak terus. Sehari bisa menghabiskan BBM sampai 30 liter atau sekitar 300 kiloliter sebulan. Itu jumlah yang besar. Jadi taksi harusnya kena pembatasan juga," kata juru bicara Pertamina, Mochamad Harun, di Jakarta kemarin.
Mulai 1 Januari tahun depan, pemerintah membatasi pemakaian BBM bersubsidi, terutama Premium dan solar. Ada dua opsi yang ditawarkan. Pertama, pembatasan untuk semua kendaraan roda empat berpelat hitam, kecuali kendaraan pelat kuning, roda dua, roda tiga, dan nelayan. Kedua, pembatasan dilakukan untuk kendaraan roda empat keluaran tahun 2005 ke atas.
Kalangan pengusaha jelas-jelas keberatan bila pembatasan Premium turut diberlakukan untuk taksi. Apalagi bahan bakar adalah salah satu komponen termahal dalam pengelolaan taksi. Pengusaha mungkin mendesak pemerintah untuk menaikkan tarif guna menutup biaya operasional akibat pembatasan Premium.
"Sangat memberatkan. Tak hanya untuk pengusaha, tapi juga pengemudi, bahkan penumpang," kata Mubha Kahar Muang, Presiden Direktur Putra Taksi Group. "Kalau taksi tak dapat subsidi, otomatis kami beralih ke BBM nonsubsidi. Kenaikan tarif tak bisa dihindari. Ini sama saja memberatkan penumpang."
Selama November ini, Pertamina menjual Premium setelah disubsidi seharga Rp 4.500 per liter di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bila pembatasan juga berlaku bagi taksi, mereka harus membeli bahan bakar lain yang selisih harganya lebih mahal. Pertamax, misalnya, dijual seharga Rp 6.650 per liter. Sedangkan Pertamax Plus Rp 7.000 per liter.
Juru bicara Blue Bird Group, Teguh Wijayanto, menyatakan sampai saat ini Blue Bird masih tetap berpegang pada peraturan pemerintah yang menyatakan taksi tetap termasuk kategori kendaraan berpelat kuning yang dapat menggunakan BBM bersubsidi. "Selama peraturannya belum dicabut, kami akan berpegang teguh pada peraturan itu," ujar Teguh.
Teguh menjelaskan, pemerintah dan Pertamina seharusnya sadar bahwa taksi juga berkontribusi dalam pembangunan dan alternatif transportasi agar warga tak terlalu banyak menggunakan kendaraan pribadi. Apabila pembatasan direalisasi, Blue Bird bakal memperhitungkan kembali biaya yang dibutuhkan untuk operasional taksi tersebut, termasuk meminta kenaikan tarif.
Skenario terburuk, bukan tak mungkin bakal ada perusahaan taksi yang tutup seandainya pemerintah tak segera mengambil langkah penentuan tarif baru berkaitan dengan pembatasan Premium. "Sebab, perusahaan taksi banyak yang merugi akibat mahalnya biaya operasional yang harus dikeluarkan," kata Direktur Utama Taksi Gamya, Mintarsih A. Latief.
GUSTIDHA BUDIARTIE
