TEMPO Interaktif, Jakarta:Dana Moneter Internasional (IMF) meminta pemerintah Indonesia bekerja keras untuk melakukan reformasi di bidang ekonomi. “Dan menyelesaikan program-program dalam letter of intent VI yang belum selesai,” kata Ketua Perwakilan IMF untuk Indonesia David Nellor kepada wartawan di kantor BPPN, Jakarta, Senin (7/10). Menurut dia, Indonesia sudah melakukan beberapa langkah-langkah penyelesaian berkaitan dengan LoI. Ia juga menilai langkah-langkah yang diambil pemerintah itu sangat positif. Dicontohkannya pemerintah bersama DPR telah menyelesaikan undang-undang surat utang negara. “Itu bagus untuk penjualan perdana treasury bills (obligasi jangka pendek),” ujar dia. Beberapa langkah reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia diakuinya, tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ia mengatakan saat ini pemerintah Indonesia hanya perlu melengkapi beberapa program dalam LoI VI yang belum selesai. “Dan kami tidak mengkhawatirkan pencairan pinjaman saat ini,” tambah dia. Ketika ditanya mengenai pelaksanaan forum kelompok konsultasi Indonesia (CGI) di Yogyakarta Oktober mendatang, ia menjawab masih ada waktu untuk pemerintah bekerja lebih keras melakukan reformasi. Dengan waktu yang ada, menurutnya, pemerintah masih mungkin melengkapi program-program yang belum selesai. Dan IMF akan melaporkan perkembangan ekonomi Indonesia dalam forum itu. “Tapi saya tidak mau berkomentar tentang pinjaman dari CGI, Indonesia sekarang harus fokus pada penyelesaian reformasi ekonomi,” tandas dia. Sebelumnya, staf ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Mahendra Siregar mengatakan ada beberapa program dalam LoI VI yang belum selesai. Di antaranya divestasi Bank Niaga, pembentukan Komisi Anti Korupsi, penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penawaran saham terbatas Bank Mandiri. “Tapi kami sepakat, untuk mencari penyelesaian terbaik, bukan dengan sikap berseberangan,” kata dia pekan lalu. (SS Kurniawan – Tempo News Room)