TEMPO Interaktif, Jakarta -Direktur Eksekutif IBEKA (Institut Bisnis Ekonomi Kerakyatan) Tri Mumpuni meminta Komisi Energi DPR untuk tidak asal menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL).
Tri mempertanyakan sikap Komisi Energi DPR yang menolak rencana kenaikan TDL pada awal tahun depan sebesar 15 persen. "DPR sedang membela siapa," katanya bertanya saat dihubungi Tempo, Jumat (24/9)
Menurut Tri, pemerintah dan DPR harus betul-betul memperhitungkan berapa harga keekonomian harga listri yang dijual PLN."Sebenarnya siapa yang sedang disubsidi," katanya.
Ia juga meminta PLN untuk bersikap transparan dalam penggunaan bauran energinya selama ini. "Kalau perlu ini diaudit oleh Price Waterhouse Coopers," katanya.
Menurut dia, PLN harus melakukan perawatan terhadap pembangkit-pembangkit listrik yang selama ini banyak yang tidak sehat. "Pembangkit listrik PLN itu kan banyak yang tidak sehat," kata Tri yang saat dihubungi sedang berada di New York Amerika Serikat mengikuti acara Bill Clinton Global Intiative.
Karena itu pula, ia menilai sikap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang meminta PLN menekan biaya produksi adalah pernyataan yang tidak realistis. "Pejabat itu kalau ngomong yang realistis," katanya.
Menurut dia, tidak realistis meminta PLN menekan biaya produksi sedangkan pada saat yang sama pembangkit-pembangkit milik PLN dalam keadaaan yang tidak sehat.
Adapun rencana mempercepat proyek 10 ribu megawatt, menurut Tri, tidak punya kaitan dengan kenaikan TDL. "Proyek 10 ribu megawatt dengan kenaikan TDL ini beda urusan," katanya.
Kalaupun nanti proyek 10 ribu megawatt itu jalan, kata dia, masalahnya akan sama saja yaitu menyangkut konsumsi listrik masyarakat.
Dia mengatakan, sebaiknya yang tetap dilindungi adalah konsumen yang memakai listrik 30 kilowatt jam per bulan. "Kalau diatas jangan dikasih subsidi," katanya.
Menurut dia, masyarakat juga dimanjakan dengan subsidi listrik. "Punya vcd tapi mau disubsidi kan salah juga," katanya. Ia meminta masyarakat jangan meminta disubsidi tapi mau bergaya hidup mewah.
IQBAL MUHTAROM
Tri mempertanyakan sikap Komisi Energi DPR yang menolak rencana kenaikan TDL pada awal tahun depan sebesar 15 persen. "DPR sedang membela siapa," katanya bertanya saat dihubungi Tempo, Jumat (24/9)
Menurut Tri, pemerintah dan DPR harus betul-betul memperhitungkan berapa harga keekonomian harga listri yang dijual PLN."Sebenarnya siapa yang sedang disubsidi," katanya.
Ia juga meminta PLN untuk bersikap transparan dalam penggunaan bauran energinya selama ini. "Kalau perlu ini diaudit oleh Price Waterhouse Coopers," katanya.
Menurut dia, PLN harus melakukan perawatan terhadap pembangkit-pembangkit listrik yang selama ini banyak yang tidak sehat. "Pembangkit listrik PLN itu kan banyak yang tidak sehat," kata Tri yang saat dihubungi sedang berada di New York Amerika Serikat mengikuti acara Bill Clinton Global Intiative.
Karena itu pula, ia menilai sikap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang meminta PLN menekan biaya produksi adalah pernyataan yang tidak realistis. "Pejabat itu kalau ngomong yang realistis," katanya.
Menurut dia, tidak realistis meminta PLN menekan biaya produksi sedangkan pada saat yang sama pembangkit-pembangkit milik PLN dalam keadaaan yang tidak sehat.
Adapun rencana mempercepat proyek 10 ribu megawatt, menurut Tri, tidak punya kaitan dengan kenaikan TDL. "Proyek 10 ribu megawatt dengan kenaikan TDL ini beda urusan," katanya.
Kalaupun nanti proyek 10 ribu megawatt itu jalan, kata dia, masalahnya akan sama saja yaitu menyangkut konsumsi listrik masyarakat.
Dia mengatakan, sebaiknya yang tetap dilindungi adalah konsumen yang memakai listrik 30 kilowatt jam per bulan. "Kalau diatas jangan dikasih subsidi," katanya.
Menurut dia, masyarakat juga dimanjakan dengan subsidi listrik. "Punya vcd tapi mau disubsidi kan salah juga," katanya. Ia meminta masyarakat jangan meminta disubsidi tapi mau bergaya hidup mewah.
IQBAL MUHTAROM
