TEMPO Interaktif, Boyolali - Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti memastikan impor sapi untuk tahun ini akan dilanjutkan. karena produksi dalam negeri tidak mencukupi. “Untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri, tiap tahun masih kurang 500 ribu ekor,” jelasnya di Boyolali, Jawa Tengah hari ini.
Dia mengakui bahwa ada daerah-daerah yang dirugikan akibat kebijakan impor sapi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung, yang produksinya berlebih. Masuknya sapi impor akan membuat harga sapi lokal turun tajam. Namun secara nasional kebutuhan daging sapi masih kurang. Untuk itu, dia meminta ada komunikasi yang intensif antara daerah yang berlebih dengan daerah yang kurang populasi sapinya.
“Diupayakan pemenuhan kebutuhan sapi diambil dari provinsi yang berlebih tadi. Kalau masih belum cukup, baru impor,” tegasnya.
Untuk, daerah penghasil sapi diminta membagikan ilmu pembibitan sapi ke daerah yang masih kurang. “Solusi agar tidak impor, mau tidak mau harus dengan menambah populasi sapi,” lanjutnya. Saat ini populasi sapi potong di Indonesia sekitar 12 juta ekor.
Menurut Bayu, Kementerian Pertanian sudah meluncurkan kredit usaha pembibitan sapi untuk mendorong berkembangnya populasi sapi dan pemerintah akan mensubsidi bunga bank. Sehingga peternak maksimal hanya akan membayar bunga 5 persen per tahun. Dengan kredit di atas, diharapkan pada 2014 populasi sapi sudah mencapai 14 juta ekor dan bisa dikatakan swasembada sapi.
Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengatakan, kebijakan impor sapi sebagai kebijakan yang tidak pas. Sebab masyarakat diminta untuk meningkatkan populasi sapi, tapi begitu sudah meningkat pemerintah malah mengimpor sapi. “Jawa Tengah adalah lumbung ternak sapi potong terbesar kedua di Indonesia. Populasinya 1,5 juta ekor,” katanya.
Sedangkan kontribusi bagi produksi daging nasional mencapai 12 persen atau sebesar 48 ribu ton. “Kami meminta impor sapi dihentikan saja. Kasihan para peternak yang sudah susah payah mengembangbiakkan sapi, tapi kemudian kalah oleh sapi impor,” tegasnya.
Menurutnya, peternakan dan pertanian harus mendapat perlindungan dari pemerintah. Karena indikasi kemakmuran rakyat tecermin dari majunya pertanian dan peternakan di wilayah tersebut.
