TEMPO Interaktif, Jakarta -Pemerintah akan menggenjot penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 18 triliun meski didalam Instruksi Presiden disebut total KUR Rp 13 triliun. "Rapat tadi menetapkan capaian target Rp 18 triliun," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa usai rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan KUR di kantornya hari ini.
Hatta optimistis bisa mencapai serapan KUR diatas target tersebut. Menurutnya, pelaksanaan KUR terlambat karena adanya perubahan adendum sehingga pelaksanaan KUR hanya efektif 8 bulan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar menambahkan, Kementerian BUMN sudah meminta bank-bank BUMN untuk mamacu penyaluran KUR hingga Rp 18 triliun. "Saya juga ingin memompa bank-bank BUMN mencapai Rp 18 triliun itu," katanya.
Sedangkan realisasi penyaluran KUR, menurut Hatta, pada semester pertama 2010 mencapai Rp 5 - Rp 6 triliun. Menurut dia, capaian itu sudah melebihi target karena pemerintah sempat melakukan perubahan adendum.
Dengan adanya adendum, KUR tidak perlu lagi ada jaminan tambahan, tidak perlu lagi cek dari Bank Indonesia, dan bank pembangunan daerah (BPD) juga ikut menyalurkan KUR. Hatta mengatakan BPD tahun ini akan menyalurkan KUR sebesar Rp 2 triliun.
Hatta mengatakan hasil dari rapat evaluasi menyebutkan ada 400 ribu pengusaha yang sudah naik kelas dari pengusaha mikro ke pengusaha kecil. Hasil itu, kata Hatta didongkrak dengan penggunaan dana KUR sebesar Rp 2 triliun. "Ini yang akan terus kami bina untuk menjadi pengusaha kelas menengah baru," ujarnya.
Terkait angka non performing loan atau kredit macet, Mustafa mengatakan, rata-rata sekitar 5 persen dan setiap bank punya karakteristiknya masing-masing. Misalnya Bank Mandiri berdasarkan laporan yang ia peroleh menyebutkan angka NPL di 1,07 persen.
Adapun BRI, karena cakupan operasionalnya yang lebih besar dan menyebar, angka kredit macetnya kemungkinan lebih tinggi.
Mustafa berharap penghitungan angka kredit macet ini tidak hanya memperhitungkan kredit KUR saja, tapi total kredit secara keseluruhan. "Kalau hanya dihitung KUR saja itu tidak adil," katanya.
IQBAL MUHTAROM
Hatta optimistis bisa mencapai serapan KUR diatas target tersebut. Menurutnya, pelaksanaan KUR terlambat karena adanya perubahan adendum sehingga pelaksanaan KUR hanya efektif 8 bulan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar menambahkan, Kementerian BUMN sudah meminta bank-bank BUMN untuk mamacu penyaluran KUR hingga Rp 18 triliun. "Saya juga ingin memompa bank-bank BUMN mencapai Rp 18 triliun itu," katanya.
Sedangkan realisasi penyaluran KUR, menurut Hatta, pada semester pertama 2010 mencapai Rp 5 - Rp 6 triliun. Menurut dia, capaian itu sudah melebihi target karena pemerintah sempat melakukan perubahan adendum.
Dengan adanya adendum, KUR tidak perlu lagi ada jaminan tambahan, tidak perlu lagi cek dari Bank Indonesia, dan bank pembangunan daerah (BPD) juga ikut menyalurkan KUR. Hatta mengatakan BPD tahun ini akan menyalurkan KUR sebesar Rp 2 triliun.
Hatta mengatakan hasil dari rapat evaluasi menyebutkan ada 400 ribu pengusaha yang sudah naik kelas dari pengusaha mikro ke pengusaha kecil. Hasil itu, kata Hatta didongkrak dengan penggunaan dana KUR sebesar Rp 2 triliun. "Ini yang akan terus kami bina untuk menjadi pengusaha kelas menengah baru," ujarnya.
Terkait angka non performing loan atau kredit macet, Mustafa mengatakan, rata-rata sekitar 5 persen dan setiap bank punya karakteristiknya masing-masing. Misalnya Bank Mandiri berdasarkan laporan yang ia peroleh menyebutkan angka NPL di 1,07 persen.
Adapun BRI, karena cakupan operasionalnya yang lebih besar dan menyebar, angka kredit macetnya kemungkinan lebih tinggi.
Mustafa berharap penghitungan angka kredit macet ini tidak hanya memperhitungkan kredit KUR saja, tapi total kredit secara keseluruhan. "Kalau hanya dihitung KUR saja itu tidak adil," katanya.
IQBAL MUHTAROM
