TEMPO Interaktif, Jakarta - Surat utang senilai Rp 3 triliun yang diterbitkan PT PLN (Persero) dinilai belum mencukupi kebutuhan belanja modal perseroan. Belanja modal perusahaan setrum pelat merah itu mencapai Rp 70 triliun sehingga kekurangannya memcapai Rp 13 triliun.

"Setelah dikurangi obligasi dan sukuk, kekurangan belanja modal PLN masih Rp 10 triliun," kata Direktur Keuangan PLN Satrio Anggoro Dewo di usai acara Penerbitan Obligasi dan Sukuk di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (16/6).

Surat utang yang diterbitkan terdiri atas obligasi konvensional Rp 2,5 triliun, dan sukuk ijarah (surat utang berbasis syariah) senilai Rp 500 miliar. Penerbitan dimaksudkan untuk pengembangan distribusi dan transmisi PLN.

Hasil yang diperoleh dari penerbitan surat utang tidak akan dipusatkan di Jawa-Bali saja, namun, untuk semua wilayah. "Kami hanya menyediakan dananya, nanti tinggal digunakan untuk pembangunan proyek transmisi dan distribusi yang dibutuhkan," ujar Satrio.

PLN memilih menerbitkan surat utang konvensional dalam jumlah lebih banyak, karena basis pasarnya lebih besar. "Sedangkan syariah penyerapannya tidak terlalu besar. Karena itu, porsi obligasi konvensional lebih banyak," kata Direktur Investasi Perbankan PT Trimegah Securities Abraham Arief.

PT Trimegah Securities merupakan satu dari tiga penjamin pelaksana emisi dalam penawaran ini. Penjamin lain adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. "Kami sudah mengabarkan ke bank-bank. Siapa tahu ada yang berkenan membeli. Bisa dari dalam atau luar negeri," katanya.

Manurut Satrio, hasil yang diperoleh dari penerbitan surat utang bisa menurunkan subsidi. Namun, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap perolehan laba PLN. "Tahun lalu PLN memperoleh laba Rp 10,3 miliar. Tahun ini kami perkirakan tetap di sekitar angka Rp 10 miliar," tutur dia.

MAHARDIKA SATRIA HADI