Kepala BPKP Dilantik

Reporter

Editor

Selasa, 15 Juni 2010 18:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Setelah kosong hampir selama setahun, akhirnya kursi pimpinan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terisi. Mardiasmo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah Kementrian Keuangan, dilantik oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, EE Mangindaan sore ini di kantor BPKP Jalan Pramuka Jakarta Timur.

Mardiasmo mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Didi Widayadi sejak Juli 2009. Dalam kata sambutannya, EE Mangindaan mengungkapkan harapan yang tinggi bagi Mardiasmo. "Pemerintah berharap BPKP dapat menjalankan fungsinya sebagai quality assurance atas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional," ujarnya.

Ia menambahkan, BPKP juga dapat berperan sebagai konsultan agar pengelolaan keuangan negara dapat dijalankan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Dalam kesempatan yang sama Mardiasmo menyampaikan untuk menjawab tantangan pemerintah, BPKP perlu menerapkan tiga strategi pengawasan yang melingkupi: preemptive, preventif, dan represif. "Preemptive merupakan strategi pengkondisian keadaan di mana pada instansi pemerintah dan masyarakat terbangun public awareness agar peduli terhadap masalah penyimpangan pengelolaan keuangan negara dan memahami cara-cara mengatasinya," jelas Mardiasmo.

Ia menambahkan, strategi preventif merupakan upaya membangun sistem peringatan dini yang dapat mencegah dan mendeteksi perbuatan penyimpangan pengelolaan keuangan negara sesegera mungkin. Sedangkan strategi represif, menurut Mardiasmo, merupakan upaya penindakan atas penyimpangan pengelolaan negara.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menyatakan bahwa saat ini terdapat tiga posisi yang kosong di Kementrian Keuangan. Ketiga posisi tersebut adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal yang ditinggal oleh Anggito Abimanyu yang mengundurkan diri. Direktur Direktorat Jendral Anggaran Yang sebelumnya dijabat oleh Anny Ratnawati yang diangkat menjadi
Wakil Menteri Keuangan, serta Direktur Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat Daerah.

Agus menyatakan bahwa dirinya saat ini sedang melakukan seleksi dan segera mengajukan sejumlah nama kepada Presiden untuk mengisi kekosongan pejabat di Kementerian Keuangan tersebut. "Memang ada beberapa posisi yang kosong. Sekarang sedang dilakukan proses seleksi dan akan diajukan kepada Presiden untuk mengisi posisi yang definitif," ujarnya seusai menghadiri rapat koordinasi menteri bidang perekonomian pagi tadi.

FEBRIYAN

Berita terkait

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Segini Harta Kekayaan dan Gaji Wakil Ketua KPK Itu

12 hari lalu

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Segini Harta Kekayaan dan Gaji Wakil Ketua KPK Itu

Alexander Marwata mengaku tak ambil pusing dirinya dilaporkan Polda Metro Jaya. Ini harta kekayaan dan gajinya.

Baca Selengkapnya

Bersih-bersih LPEI, Sri Mulyani dan Kejagung Bentuk Tim Terpadu

49 hari lalu

Bersih-bersih LPEI, Sri Mulyani dan Kejagung Bentuk Tim Terpadu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Kejaksaan Agung membentuk tim untuk mengusut sengkarut kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI.

Baca Selengkapnya

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

6 Maret 2024

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Luhut Beberkan Modus Instansi Sulap Produk Impor Dikemas jadi Produk Dalam Negeri

6 Maret 2024

Luhut Beberkan Modus Instansi Sulap Produk Impor Dikemas jadi Produk Dalam Negeri

Menteri Luhut membeberkan modus instansi kementerian dan lembaga yang menyulap produk impor dan dikemas agar tampak sebagai produk dalam negeri.

Baca Selengkapnya

KAI Commuter Impor KRL dari Cina, BPKP: Kami Belum Audit

2 Februari 2024

KAI Commuter Impor KRL dari Cina, BPKP: Kami Belum Audit

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bukasuara soal impor KRL dari Cina oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter.

Baca Selengkapnya

2023, BPKP Selamatkan Uang Negara Rp 67,09 Triliun

1 Februari 2024

2023, BPKP Selamatkan Uang Negara Rp 67,09 Triliun

Hasil kinerja pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkontribusi Rp 67,09 triliun terhadap keuangan negara.

Baca Selengkapnya

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Luncurkan SPKLU d Jaktim

28 Desember 2023

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Luncurkan SPKLU d Jaktim

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Jaktim.

Baca Selengkapnya

Buwas soal Utang Pemerintah Rp 16 Triliun ke Bulog: Ini Pengaruhi Kondisi Keuangan

8 November 2023

Buwas soal Utang Pemerintah Rp 16 Triliun ke Bulog: Ini Pengaruhi Kondisi Keuangan

Dalam rapat kerja Komisi IV DPR, Buwas menyampaikan bahwa utang ini perlu segera dibayarkan pemerintah karena utang itu mempengaruhi kondisi keuangan Bulog.

Baca Selengkapnya

Diminta Jokowi Lunasi Utang Rp 16 Triliun ke Bulog, Ini Respons Sri Mulyani

6 November 2023

Diminta Jokowi Lunasi Utang Rp 16 Triliun ke Bulog, Ini Respons Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani menanggapi permintaan Presiden Jokowi agar segera melunasi utang ke Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun.

Baca Selengkapnya

Anang Achmad Latif Sebut Perhitungan BPKP Soal Proyek BTS 4G Salah

2 November 2023

Anang Achmad Latif Sebut Perhitungan BPKP Soal Proyek BTS 4G Salah

Dalam nota pembelaan atau pledoinya, Anang Achmad Latif mengatakan, perhitungan BPKP tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Baca Selengkapnya