TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah membutuhkan Rp 7,5 miliar untuk memulangkan sekitar 25 ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang terancam dideportasi kembali dari Malaysia. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jacob Nuwa Wea di Jakarta, Selasa (4/2) menegaskan, pemerintah akan memfasilitasi pemulangan itu, meskipun biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Diperkirakan, setiap pemulangan akan menelan biaya Rp 300 ribu per kepala, dikalikan 25 ribu TKI, sehingga total kebutuhan dana mencapai Rp 7,5 miliar. Padahal, sebelumnya Jacob pernah mengatakan, departemennya hanya menganggarkan Rp 5,8 miliar untuk memulangkan TKI bermasalah yang ada di semua negara tujuan TKI, seperti Timur Tengah, Korea, Hongkong, dan Singapura. Kendati demikian, Jacob memastikan, apa pun akan dilakukan pemerintah untuk memulangkan mereka. "Kalau perlu dana Depnakertrans (departemen tenaga kerja dan transmigrasi) akan direvisi," ujarnya. Jacob mengaku, telah mengirim surat kepada pemerintah Sabah dan Konsulat Jenderal RI di sana. Dalam suratnya, Jacob meminta agar para TKI tidak dipulangkan begitu saja ke Nunukan, melainkan ditempatkan di Tawao. Selanjutnya, pemerintah akan menjemput dan memulangkan mereka ke daerah asal masing-masing. Dalam waktu dekat Nuwa Wea akan memerintahkan aparatnya ke Malaysia untuk melihat kondisi para TKI di sana. Kepada Pemda asal TKI, seperti Pemda NTT, NTB, Sulut, Sultra, Sulsel, semua provinsi di Jawa agar bersiap-siap menerima anggota keluarganya kembali. Kepada pengguna jasa TKI di Malaysia Jacob juga meminta agar merekrut TKI yang sesuai ketentuan, yaitu memberikan job order, calling visa, dan Perjanjian Kerja (PK). "Tiga persyaratan itu mutlak harus dipenuhi," katanya. Dia juga meminta agar instansi lain memahami cara pemulangan tersebut agar penyelesaian TKI ilegal di Malaysia tuntas. Misalnya, Departemen Kehakiman dan HAM diminta tidak mengeluarkan paspor secara mudah, terutama yang tujuannya ke Malaysia. Ini diperlukan untuk meminimalisir TKI ilegal. Jacob juga memprotes sikap Malaysia yang hingga kini belum bersedia menandatangani nota kesepahaman (MoU), yang sudah lama diajukan pemerintah. "Tapi kami akan desak," kata dia. Jacob mengaku, ada beberapa masalah penting yang belum disepakati antara Indonesia dengan Malaysia. Antara lain, tentang keinginan Malaysia untuk melakukan perekrutan tenaga kerja secara langsung. "Saya tidak sepakat. Kita ini negara merdeka, kok Malaysia mau merekrut langsung," kata Jacob. Pemerintah, kata dia, tetap menuntut agar proses rekruitmen tidak dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui PJTKI. Selanjutnya baru ditempatkan ke Malaysia. Selain itu, masalah yang belum disepakati adalah tentang kewenangan menyimpan paspor. Pemerintah menghendaki paspor dipegang langsung oleh TKI, bukan oleh agen atau majikan. Ini penting, supaya ada pegangan atau bukti diri bahwa yang bersangkutan adalah TKI resmi dari Indonesia. Saat ini paspor para TKI dipegang oleh majikannya masing-masing. Ini tidak hanya terjadi di Malaysia, tetapi juga di negara-negara tujuan TKI lain. Kendati demikian, Jacob memaklumi keberatan Malaysia atas kewenangan memegang paspor itu. Terutama karena TKI seringkali melarikan diri. Untuk itu, Jacob menawarkan alternatif pembuatan kartu identitas (ID card) yang disahkan oleh pemerintah setempat. "Bahwa dengan kartu itu, cukup sebagai bekal bila TKI ingin jalan-jalan di Malaysia," kata Jacob. Alternatif lain, TKI memegang foto copy paspor yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwajib di Malaysia. Retno Sulistyowati --- Tempo News Room