Ada Duit Rp 27 Triliun, Krisis Listrik Bisa Diatasi dalam 5 Tahun
Minggu, 21 Maret 2010 19:35 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Director of Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menjelaskan krisis listrik bisa teratasi bila pemerintah konsisten menyiapkan dana US$ 3 miliar atau Rp 27,6 triliun per tahun untuk investasi jangka menengah pembangunan infrastruktur listrik.
"Bila ini dilakukan dengan konsisten, dalam lima tahun kita bisa bebas dari krisis listrik," kata Fabby ketika dihubungi oleh Tempo via telepon, Sabtu (20/3) sore. Menurut Fabby, hal ini bisa terwujud dengan kekonsistenan pemerintah, dan juga pemenuhan energi primer yang terjamin.
Fabby menilai, pemerintah dan PLN sebenarnya memiliki kemampuan dana hingga US$ 8 miliar untuk melakukan pembangunan infrastruktur, yang bisa didapat melalui pinjaman. "Kalau investasinya bagus swasta tentu juga tertarik untuk berinvestasi disana," ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah jangan terlalu membebankan investasi infrastruktur pada swasta. "Swasta biasanya bermasalah di bidang pendanaan," tutur Fabby. Ia menambahkan, hal ini berbeda dengan PLN yang memiliki kemudahan dalam mendapatkan pinjaman lunak.
Sebelumnya, Sidang Anggota Keempat Dewan Energi Nasional menyerukan pemerintah menaikkan harga jual listrik sehingga mencapai harga keekonomian. Menurut Ketua Dewan Energi Nasional Darwin Zahedy Saleh, selama ini investor mengeluhkan besaran harga jual yang tidak mencapai keekonomian.
Peningkatan harga jual ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan tarif listrik nasional dan regional terhadap harga jual listrik, terutama bagi konsumen yang mampu. Kenaikan harga jual listrik sendiri merupakan satu dari empat langkah yang perlu dilakukan untuk segera keluar dari krisis listrik.
Ketiga langkah lainnya adalah pembentukan payung hukum terkait pengambilan keputusan penanganan krisis, penyediaan dana dari berbagai sumber semisal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendanaan swasta, atau bantuan luar negeri, serta percepatan proyek 10.000 tahap I dan II.
RATNANING ASIH
"Bila ini dilakukan dengan konsisten, dalam lima tahun kita bisa bebas dari krisis listrik," kata Fabby ketika dihubungi oleh Tempo via telepon, Sabtu (20/3) sore. Menurut Fabby, hal ini bisa terwujud dengan kekonsistenan pemerintah, dan juga pemenuhan energi primer yang terjamin.
Fabby menilai, pemerintah dan PLN sebenarnya memiliki kemampuan dana hingga US$ 8 miliar untuk melakukan pembangunan infrastruktur, yang bisa didapat melalui pinjaman. "Kalau investasinya bagus swasta tentu juga tertarik untuk berinvestasi disana," ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah jangan terlalu membebankan investasi infrastruktur pada swasta. "Swasta biasanya bermasalah di bidang pendanaan," tutur Fabby. Ia menambahkan, hal ini berbeda dengan PLN yang memiliki kemudahan dalam mendapatkan pinjaman lunak.
Sebelumnya, Sidang Anggota Keempat Dewan Energi Nasional menyerukan pemerintah menaikkan harga jual listrik sehingga mencapai harga keekonomian. Menurut Ketua Dewan Energi Nasional Darwin Zahedy Saleh, selama ini investor mengeluhkan besaran harga jual yang tidak mencapai keekonomian.
Peningkatan harga jual ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan tarif listrik nasional dan regional terhadap harga jual listrik, terutama bagi konsumen yang mampu. Kenaikan harga jual listrik sendiri merupakan satu dari empat langkah yang perlu dilakukan untuk segera keluar dari krisis listrik.
Ketiga langkah lainnya adalah pembentukan payung hukum terkait pengambilan keputusan penanganan krisis, penyediaan dana dari berbagai sumber semisal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendanaan swasta, atau bantuan luar negeri, serta percepatan proyek 10.000 tahap I dan II.
RATNANING ASIH
