TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Keuangan Boediono menetapkan pagu dana alokasi khusus (DAK) non dana reboisasi tahun 2003 sebesar Rp 2,269 triliun. Pengalokasian dana ini diarahkan untuk membiayai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Menurut Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Maurin Sitorus dalam siaran tertulisnya, Jumat (31/1), DAK diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata. Antara lain Papua, Nangroe Aceh Darussalam dan daerah-daerah hasil pemekaran tahun 2000 dan 2001. Selain itu, daerah induk dari daerah hasil pemekaran tersebut dan adaerah-daerah ketahanan pangan, kata Maurin. Untuk mencairkan DAK, tambah dia, daerah penerima wajib menyediakan dana pendamping minimal 10 persen dari DAK yang didapatnya. Menkeu, ungkap dia, menegaskan pengeluaran untuk biaya administrasi proyek, penyiapan proyek fisik, penelitian, pelatihan, perjalanan pegawai daerah dan biaya umum sejenis lainnya tidak dapat ditanggung dari DAK. Dan, berbagai kegiatan yang dibiayai DAK juga sudah harus dapat berfungsi pada akhir tahun 2003, tegas Boediono seperti dikutip Maurin. Selain itu, ungkap Maurin, Menkeu juga menetapkan dana penyeimbang (DP) tahun ini sebesar Rp 7,34 triliun. DP Murni senilai Rp 2,2 triliun diperuntukan kepada daerah agar dana alokasi umum yang diterimanya tidak kurang atau minimal sama dengan tahuns sebelumnya. Sedangkan DP Kebijakan sebesar Rp 5,078 triliun ditujukan untuk membantu keuangan daerah dalam rangka perbaikan penghasilan pegawai negeri sipil sebesar 10 persen. Juga untuk kenaikan tunjangan fungsional pendidikan sebesar 50 persen. Semua daerah menerima DP Kebijakan, tapi tidak semua menerima DP Murni, ujar Maurin. SS Kurniawan --- TNR