TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah akan meminta pembatasan kuota ekspor sejumlah produk dari Cina. Menurut Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawady, pembatasan kuota itu dimungkinkan bila dilakukan melalui mekanisme voluntary export restraint. "Kita bersama-sama negara ASEAN lainnya bisa minta itu untuk produk tertentu dari Cina," kata Edy dalam Seminar "Peran Hukum Indonesia dalam Menetralisir Dampak Negatif FTA ASEAN-Cina di Hotel Sari Pan Pasific, Rabu (10/2).
Besar pengurangan, kata Edy, bisa mencapai 10-15 persen dari kuota ekspor Cina. Menurutnya, permintaan pengurangan ekspor perlu dilakukan terutama untuk melindungi industri dalam negeri yang dikhawatirkan goyah akibat implementasi perdagangan bebas ASEAN-Cina (ACFTA). Misalnya, tekstil, produk tekstil, barang elektronik, dan alas kaki.
Pada pengajuan permintaan pembatasan kuota ekspor, Indonesia tidak perlu menawarkan produk ekspornya untuk dibatasi sebagai imbal baliknya. "Sebab, sifatnya kan sukarela dari Cina," kata dia. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pun tak melarang hal ini. "Karena prinsipnya dilakukan sukarela negara pengirim," kata Edy.
Kata Edy, Kamar Dagang dan Industri Malaysia sudah meminta pembatasan ekspor sejumlah produk Cina. "Maka, negara
ASEAN lainnya juga diharapkan melakukan hal yang sama," ujarnya. Menurutnya, pembatasan kuota ekspor merupakan salah satu strategi non tarif untuk mengurangi dampak negatif ACFTA. Disamping itu, pemerintah akan terus melanjutkan upaya renegosiasi. Sementara ini, kata Edy, timnya sedang melakukan pembahasan mengenai kemungkinan pengajukan voluntary export restraint tersebut.
Sebagaimana diketahui, mulai awal Januari 2010, bea masuk untuk sejumlah produk yang termasuk dalam kategori normal track ACFTA, tarifnya diturunkan menjadi nol. Sejumlah pengusaha mengkhawatirkan produknya tidak bisa bersaing dengan produk Cina yang harganya murah.
EKA UTAMI APRILIA
Besar pengurangan, kata Edy, bisa mencapai 10-15 persen dari kuota ekspor Cina. Menurutnya, permintaan pengurangan ekspor perlu dilakukan terutama untuk melindungi industri dalam negeri yang dikhawatirkan goyah akibat implementasi perdagangan bebas ASEAN-Cina (ACFTA). Misalnya, tekstil, produk tekstil, barang elektronik, dan alas kaki.
Pada pengajuan permintaan pembatasan kuota ekspor, Indonesia tidak perlu menawarkan produk ekspornya untuk dibatasi sebagai imbal baliknya. "Sebab, sifatnya kan sukarela dari Cina," kata dia. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pun tak melarang hal ini. "Karena prinsipnya dilakukan sukarela negara pengirim," kata Edy.
Kata Edy, Kamar Dagang dan Industri Malaysia sudah meminta pembatasan ekspor sejumlah produk Cina. "Maka, negara
ASEAN lainnya juga diharapkan melakukan hal yang sama," ujarnya. Menurutnya, pembatasan kuota ekspor merupakan salah satu strategi non tarif untuk mengurangi dampak negatif ACFTA. Disamping itu, pemerintah akan terus melanjutkan upaya renegosiasi. Sementara ini, kata Edy, timnya sedang melakukan pembahasan mengenai kemungkinan pengajukan voluntary export restraint tersebut.
Sebagaimana diketahui, mulai awal Januari 2010, bea masuk untuk sejumlah produk yang termasuk dalam kategori normal track ACFTA, tarifnya diturunkan menjadi nol. Sejumlah pengusaha mengkhawatirkan produknya tidak bisa bersaing dengan produk Cina yang harganya murah.
EKA UTAMI APRILIA
