Erman: Soal Century, Jangan Buru-Buru Bilang Negara Rugi
Senin, 1 Februari 2010 23:31 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pakar hukum perbankan Erman Rajagukguk meminta berbagai kalangan untuk tidak terburu-buru mengatakan negara telah mengalami kerugian akibat kucuran dana talangan Bank Century yang mencapai Rp 6,76 triliun pada November lalu.
"Itu amanah undang-undang, dan nantinya dia (LPS) harus melepaskan saham (penyertaan modal). Mungkin bisa kepada publik," tutur Erman. Ia mengatakan, keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan tentang pengucuran dana talangan Bank Century telah sah di mata hukum.
Dalam kesimpulan seminar, Ikatan Pialang Efek Indonesia juga menyatakan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku berlandaskan kepentingan rakyat secara konkret dan transparan.
Ikatan Pialang menambahkan, kebijakan dana talangan Bank Century sudah tepat menjaga kestabilan ekonomi agar tidak menularkan kepanikan psikologis di sektor keuangan. Proses penyelesaian kasus Century secara politik oleh Panitia Khusus Angket, menurut Ikatan Pialang, berdampak merugikan karena tidak mempertontonkan kecukupan logika dan etika solusi politik.
RENNY FITRIA SARI
"Itu amanah undang-undang, dan nantinya dia (LPS) harus melepaskan saham (penyertaan modal). Mungkin bisa kepada publik," tutur Erman. Ia mengatakan, keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan tentang pengucuran dana talangan Bank Century telah sah di mata hukum.
Dalam kesimpulan seminar, Ikatan Pialang Efek Indonesia juga menyatakan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku berlandaskan kepentingan rakyat secara konkret dan transparan.
Ikatan Pialang menambahkan, kebijakan dana talangan Bank Century sudah tepat menjaga kestabilan ekonomi agar tidak menularkan kepanikan psikologis di sektor keuangan. Proses penyelesaian kasus Century secara politik oleh Panitia Khusus Angket, menurut Ikatan Pialang, berdampak merugikan karena tidak mempertontonkan kecukupan logika dan etika solusi politik.
RENNY FITRIA SARI
