TEMPO Interaktif, Jakarta:Obligasi daerah dianggap belum siap untuk diterbitkan dalam waktu dekat ini. Alasannya, masih banyak masalah yang mengganjal, seperti peraturannya dan kesiapan dari masing-masing daerah. "Saya rasa belum siap," kata Presiden Direktur PT Danareksa Zas Ureawan kepada wartawan, di sela-sela sosialisasi penerbitan obligasi daerah, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jum'at (31/1). Danareksa sebagai perusahaan manajemen investasi yang sudah berpengalaman dalam menangani penerbitan obligasi, kata Zas, harus mencermati lebih dulu berbagai aspek-aspek dalam peraturan penerbitannya, yang belum terpenuhi. Karena obligasi itu harus didaftarkan dan dicatatkan, kata dia, maka harus diperhatikan pula kesiapan tiap daerah. "Syarat listing (pencatatan) adalah harus ada rating-nya," kata Zas. Dia mempertanyakan, apakah lembaga rating yang ada di Indonesia sudah siap dengan mekanisme pemeringkatan tiap daerahnya. "Karena daerah dengan perusahaan beda. Potensi daerah beda dengan potensi perusahaan," ujar dia. Seperti diketahui, saat ini obligasi daerah menjadi sebuah wacana untuk diterapkan. Surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah tingkat propinsi dan kota ini bertujuan sebagai sumber pendanaan alternatif daerah, seiring otonomi daerah. Mengenai kesiapan pasar menyerap obligasi daerah, menurut Zas, tidak jadi masalah. "Pasar cuma menunggu aturannya," katanya. Yang dimaksud adalah strukturnya, tingkat suku bunga yang diberlakukan, serta pemeringkatan tiap obligasi daerah itu. "Sudah banyak orang yang bertanya, kapan obligasi daerah itu diberlakukan," kata dia. Menurut dia, salah satu masalah mendasar lainnya adalah perlunya jaminan untuk memberikan rasa aman bagi para investor yang berdagang obligasi. "Belum tentu pemerintah pusat bisa menjamin obligasi daerah karena masing-masing terpisah," katanya. Karena itu, dia menunggu langkah lebih lanjut dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagai regulator di pasar modal, dalam membuat pretauran-pertauran mengenai obligasi daerah. Lebih lanjut, katanya, perlu dibentuk tim kecil yang dikoordinasikan Menteri Keuangan dalam membahas hal ini. "Kalau sudah diterbitkan dengan peraturan yang jelas, pasti bisa diserap pasar," tegas dia. Zas menilai, ada beberapa daerah yang berpeluang besar dapat diminati obligasi daerahnya. Seperti, Jawa timur dan Riau. Obligasi daerah, menurut dia, tergantung dari peruntukannya dan kemampuan daerah untuk membayar. Jika suatu daerah memiliki pajak pendapatan dan retribusi yang bagus, maka berpeluang menerbitkan obligasi umum. Obligasi ini bisa dipakai untuk pendanaan infrastuktur. Sedangkan jika pajak dan retribusinya kurang baik tapi memiliki potensi membuat proyek infrastruktur, lanjut Zas, dapat mengeluarkan revenue bond. "Contohnya pembangunan bandara. Dari hasilnya bisa disisihkan untuk membayar obligasi ini," kata Zas.(Yura Syahrul - Tempo News Room)