Darmin Nasution: 'Dana Bail Out' Century Bukan Uang Negara  

Reporter

Editor

Senin, 18 Januari 2010 17:53 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Penjabat Sementara Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, menilai dana penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century atau kemudian disebut bail out Century bukan uang negara melainkan dana cadangan penjaminan hasil dari pembayaran premi perbankan.

Menurut dia, dana modal pemerintah di LPS sebesar Rp 4 triliun sama sekali tak tersentuh untuk bail out Century yang diputuskan pada 21 November 2008. “Itu bukan keuangan negara, secara neraca pun jelas sekali terpisah posnya, mana yang modal (pemerintah), mana yang premi perbankan,” katanya dalam pemeriksaan Panitia Khusus Angket Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin (18/1).

Darmin mengungkapkan, keuangan negara yang dipisahkan di tubuh LPS merupakan modal lembaga. Adapun, premi perbankan adalah iuran dari perbankan yang bisa digunakan LPS untuk menjalankan kewajibannya. Nah dalam neraca LPS, kata dia, jelas tampak terpisah antara aset dan berbagai kewajiban.

“Aset kalau dikurangi kewajiban, di situlah dapat modal.” Namun, dia sekali lagi menolak jika bail out Century dianggap termasuk dalam bagian uang negara. “Kalau Krakatau Steel utang Rp 1 triliun, masa negara punya utang Rp 1 triliun? Kan tidak,” ujarnya.

AGOENG WIJAYA

Berita terkait

OJK Cabut Izin Usaha 10 BPR hingga April 2024, Ini Sebabnya

13 hari lalu

OJK Cabut Izin Usaha 10 BPR hingga April 2024, Ini Sebabnya

Dalam empat bulan di 2024 ada 10 bank perkreditan rakyat (BPR) yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Baca Selengkapnya

BPR Pasar Bhakti Sidoarjo Dilikuidasi, LPS Siap Bayar Klaim Simpanan Nasabah

17 Februari 2024

BPR Pasar Bhakti Sidoarjo Dilikuidasi, LPS Siap Bayar Klaim Simpanan Nasabah

LPS akan memastikan simpanan nasabah BPR Pasar Bhakti Sidoarjo dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga 12 Juli 2024.

Baca Selengkapnya

Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

7 Februari 2023

Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023 ini. Perry menjabat sejak 23 Mei 2018. Siapa saja yang pernah menjadi Gubernur BI?

Baca Selengkapnya

Selama 2021, LPS Likuidasi Delapan BPR dan BPRS

26 April 2022

Selama 2021, LPS Likuidasi Delapan BPR dan BPRS

LPS telah melakukan likuidasi delapan bank perkreditan rakyat/bank perkreditan rakyat syariah (BPR/BPRS) sepanjang 2021.

Baca Selengkapnya

BPR Sewu Bali Dilikuidasi, LPS Siapkan Pembayaran Klaim Simpanan Nasabah

2 Maret 2021

BPR Sewu Bali Dilikuidasi, LPS Siapkan Pembayaran Klaim Simpanan Nasabah

Saat proses likuidasi BPR Sewu Bali, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS bank.

Baca Selengkapnya

Berikut Susunan Baru Direksi dan Komisaris Pupuk Indonesia

4 Agustus 2020

Berikut Susunan Baru Direksi dan Komisaris Pupuk Indonesia

Erick Thohir merombak jajaran direksi dan komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Angkat Darmin Nasution Jadi Komut Pupuk Indonesia

4 Agustus 2020

Erick Thohir Angkat Darmin Nasution Jadi Komut Pupuk Indonesia

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat mantan Menko Perekonomian Darmin Nasution menjadi Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Darmin Nasution Ingatkan Airlangga untuk Paham Soal Inflasi

23 Oktober 2019

Darmin Nasution Ingatkan Airlangga untuk Paham Soal Inflasi

Darmin Nasution mengingatkan Menko Perekonomian yang baru, Airlangga Hartarto untuk paham soal inflasi.

Baca Selengkapnya

Susi Pudjiastuti dan Darmin Dinilai Jadi Korban Koalisi Jokowi

23 Oktober 2019

Susi Pudjiastuti dan Darmin Dinilai Jadi Korban Koalisi Jokowi

Susi Pudjiastuti dan Darmin Nasution diduga tak menjabat menteri lagi karena korban koalisi gemuk Jokowi.

Baca Selengkapnya

Menko Perekonomian Belum Ditunjuk, Kegiatan Kemenko Tetap Normal

21 Oktober 2019

Menko Perekonomian Belum Ditunjuk, Kegiatan Kemenko Tetap Normal

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengatakan kegiatan di Kemenko Perekonomian masih berjalan seperti biasa.

Baca Selengkapnya