Bisakah Listrik Byar-Pet Disebut Bencana Nasional?
Selasa, 17 November 2009 22:15 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Akibat pemadaman listrik yang terus menerus terjadi beberapa waktu belakangan ini sekitar 25 persen industri kecil diperkirakan merugi. Kerugian di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai triliunan rupiah. "Ada sesuatu yang salah urus di bidang energi. Pemadaman listrik salah satu bencana nasional," kata Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Marwan Djafar, dalam diskusi terbuka krisis listrik di Jakarta, Selasa (17/11).
Menurut pengamat energi, Kurtubi, ada beberapa penyebab utama terjadinya pemadaman listrik ini berlangsung lama. Di antaranya tidak sinkronnya antara sektor hulu dan sektor hilir di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan manajemen sumber daya energi primer yang buruk. "PLN harus memanfaatkan energi geotermal lebih banyak daripada batu bara, minyak, dan gas," ujar Kurtubi.
PT PLN (Persero) merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab atas pemadaman listrik ini. Kurtubi juga memaparkan pemerintah kurang mendukung PLN. Di samping itu manajemen pemeliharaan di perusahaan setrum itu juga lemah. "PLN harus direformasi. Bukan hanya jajaran pimpinannya tapi juga program-programnya," kata Kurtubi.
Marwan menambahkan, pemadaman listrik sudah menjadi masalah nasional. Pemerintah harus menyelesaikan masalah ini dengan cepat. "Kalau dalam 100 hari pemerintahan tak bisa menyelesaikan masalah ini Dewan (Dewan Perwakilan Rakyat) bakal menggunakan haknya," tutur Marwan.
DANANG WIBOWO
Menurut pengamat energi, Kurtubi, ada beberapa penyebab utama terjadinya pemadaman listrik ini berlangsung lama. Di antaranya tidak sinkronnya antara sektor hulu dan sektor hilir di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan manajemen sumber daya energi primer yang buruk. "PLN harus memanfaatkan energi geotermal lebih banyak daripada batu bara, minyak, dan gas," ujar Kurtubi.
PT PLN (Persero) merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab atas pemadaman listrik ini. Kurtubi juga memaparkan pemerintah kurang mendukung PLN. Di samping itu manajemen pemeliharaan di perusahaan setrum itu juga lemah. "PLN harus direformasi. Bukan hanya jajaran pimpinannya tapi juga program-programnya," kata Kurtubi.
Marwan menambahkan, pemadaman listrik sudah menjadi masalah nasional. Pemerintah harus menyelesaikan masalah ini dengan cepat. "Kalau dalam 100 hari pemerintahan tak bisa menyelesaikan masalah ini Dewan (Dewan Perwakilan Rakyat) bakal menggunakan haknya," tutur Marwan.
DANANG WIBOWO
