Dewan Kecewa Daya Serap Subsidi Perumahan Melempem
Senin, 7 September 2009 16:39 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah mengakui subsidi perumahan tidak terserap secara optimal lantaran tingkat permintaan anjlok hingga 30 persen dan sulitnya likuiditas perbankan. Hingga akhir Agutus lalu, subsidi perumahan masih tersisa Rp 1 triliun dari alokasi anggaran Rp 2,516 triliun yang disediakan.
Demikian diutarakan Menteri Negara Perumahan Rakyat Muhammad Yusuf Ashari dalam rapat kerja dengan Komisi Infrastruktur dan Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat di gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9). "Secara persentase penyerapan mencapai 73 persen," ujar Menteri Yusuf Ashari.
Sekretaris Menteri Perumahan Iskandar Saleh menambahkan, nilai subsidi yang kian mengecil pun ikut menyebabkan menurunnya daya serap subsidi perumahan tersebut. "Ya, karena rumah tidak ada yang beli," ujar Iskandar.
Namun, pemerintah berupaya mengenjot penyerapan subsidi dan meminta realokasi dana itu ke Menteri Keuangan. Realokasi ditujukan untuk moratorium sebesar Rp 121 miliar, pembiayaan sewa beli Rp 180 miliar, public service obligation untuk Perum Perumnas Rp 15 miliar, subsidi uang muka Rp 218 miliar dan fasilitas likuiditas Rp 465 miliar.
Ketua Komisi Ahmad Muqqowam mengatakan, selama ini Dewan selalu mendukung anggaran yang diajukan pemerintah. Sejak awal bentuk institusi dan anggaran menjadi hambatan pembangunan perumahan. "Mereka (Kementerian Perumahan Rakyat) sudah terima apanya," ujarnya. "Kami kecewa kalau subsidi tidak terdistribusi dengan baik."
Dari pencapaian kebutuhan rumah layak untuk rumah siap huni (RSH) bersubsidi realisasi per Juni baru 45 ribu lebih dari prognosa 305 ribu unit. Untuk RSH dan rumah susun non-subsidi teralisasi lebih dari 42 ribu. Untuk rumah susun sederhana baru 2.592 unit dari 47.500 ribu, atau 7 dari 149 tower. Rumah susun sewa tercapai 2.592 unit dari 5.568 unit atau 27 dari 55 tower.
Komisi Infrastruktur dan Perhubungan meminta pemerintah mendatang agar memberi perhatian lebih pada pembangunan perumahan karena perumahan merupakan kebutuhan dasar. Perhatian itu termasuk kebijakan dan anggaran untuk pembangunan perumahan, seperti penyediaan badan layanan umum atau pinjaman perbankan.
DIAN YULIASTUTI
Demikian diutarakan Menteri Negara Perumahan Rakyat Muhammad Yusuf Ashari dalam rapat kerja dengan Komisi Infrastruktur dan Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat di gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9). "Secara persentase penyerapan mencapai 73 persen," ujar Menteri Yusuf Ashari.
Sekretaris Menteri Perumahan Iskandar Saleh menambahkan, nilai subsidi yang kian mengecil pun ikut menyebabkan menurunnya daya serap subsidi perumahan tersebut. "Ya, karena rumah tidak ada yang beli," ujar Iskandar.
Namun, pemerintah berupaya mengenjot penyerapan subsidi dan meminta realokasi dana itu ke Menteri Keuangan. Realokasi ditujukan untuk moratorium sebesar Rp 121 miliar, pembiayaan sewa beli Rp 180 miliar, public service obligation untuk Perum Perumnas Rp 15 miliar, subsidi uang muka Rp 218 miliar dan fasilitas likuiditas Rp 465 miliar.
Ketua Komisi Ahmad Muqqowam mengatakan, selama ini Dewan selalu mendukung anggaran yang diajukan pemerintah. Sejak awal bentuk institusi dan anggaran menjadi hambatan pembangunan perumahan. "Mereka (Kementerian Perumahan Rakyat) sudah terima apanya," ujarnya. "Kami kecewa kalau subsidi tidak terdistribusi dengan baik."
Dari pencapaian kebutuhan rumah layak untuk rumah siap huni (RSH) bersubsidi realisasi per Juni baru 45 ribu lebih dari prognosa 305 ribu unit. Untuk RSH dan rumah susun non-subsidi teralisasi lebih dari 42 ribu. Untuk rumah susun sederhana baru 2.592 unit dari 47.500 ribu, atau 7 dari 149 tower. Rumah susun sewa tercapai 2.592 unit dari 5.568 unit atau 27 dari 55 tower.
Komisi Infrastruktur dan Perhubungan meminta pemerintah mendatang agar memberi perhatian lebih pada pembangunan perumahan karena perumahan merupakan kebutuhan dasar. Perhatian itu termasuk kebijakan dan anggaran untuk pembangunan perumahan, seperti penyediaan badan layanan umum atau pinjaman perbankan.
DIAN YULIASTUTI
