TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim kecil pemerintah yang diketuai Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti melakukan pertemuan, untuk membahas berbagai masalah dalam divestasi Indosat. Rencananya, hasil pertemuan ini yang akan dibawa dalam konsultasi dengan Komisi Gabungan di DPR. Hal ini diungkapkan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, yang juga turut dalam pertemuan itu, kepada wartawan, di Gedung Departemen Keuangan, Selasa (28/1) sore. "Tadi kita rapat untuk menjelaskan berbagai hal," katanya. Menurut Laks, panggilan akrabnya, pertemuan itu menjelaskan masalah keamanan dan komunikasi dengan pihak TNI dan pihak Departemen Perhubungan, dan mengenai masalah biayanya dari penasehat divestasi (financial advisor). Tampak hadir dalam pertemuan itu, selain Menko Perekonomian dan Menneg BUMN, adalah Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Agum Gumelar, Direktur Utama Indosat Widya Purnama, Direktur Utama Danareksa Zas Ureawan, dan dua orang dari militer dan Badan Intelejen Negara. Menurut Laks, pemerintah siap menjawab semua pertanyaan dan kritik dari berbagai pihak. Sedangkan jika mempermasalahkan legitimasi keputusannya, menurut Laks, pemerintah dan DPR harus sama-sama mengambil keputusan. "Tapi sekarang keputusan sudah diambil dan kalau kita tarik, dampak terhadap ekonominya akan kurang baik," katanya. Laks menyatakan, dari kesuksesan hasil divestasi itu maka kepercayaan investor semakin meningkat, rupiah menjadi menguat terhadap dolar, cadangan devisa yang masuk ke kas negara semakin besar. "Walaupun ada gonjang-ganjing dan bom di bali, perbankan tidak rush. Itu 'kan suatu hal yang positif," katanya mencontohkan. Menurut dia, program privatisasi sudah sesuai dengan Undang Undang Propenas (Program Pembangunan Nasional), dan telah disepakati oleh DPR untuk perbaikan perekonomian. Tidak hanya pembiayaan defisit, menurut Laks, yang menjadi sisi positif dari divestasi tapi yang lebih dominan adalah adanya keprecayaan masyarakat dan nilai tambahnya. Laks menyatakan, selama ini BUMN dianggap sebagai tempat berkembang biaknya korupsi dan tidak sehat. Karena itu harus diberantas dan dibuat transparan, sehingga dalam jangka panjang akan meningkatkan efektivitas transparansi dan penerimaan yang semakin besar bagi negara. Seperti diketahui, hasil divestasi 41,9 persen saham milik pemerintah di PT Indonesian Sattelite Cooperation Tbk. menuai protes dari sejumlah kalangan. Hasil yang memunculkan Singapore Technologies Telemedia sebagai pemenang dianggap sebagai ancaman masuknya asing ke Indonesia. Mereka yang menentang beranggapan aset negara telah tergadai dan terancamnya rahasia-rahasia negara. Bahkan, DPR saat ini tengah menggodok hak angket kepada pemerintah. Senin lalu, DPR sebenarnya mengagendakan pertemuan antara Komisi Gabungan DPR dengan pemerintah untuk membahas hal ini. Tapi tanpa penjelasan jelas, rencana itu batal dan tak diketahui waktu pastinya. "Saya belum tahu kapan. Mereka (DPR) yang memutuskan. Kita serahkan saja kepada mereka," ujar Laks. Menurutnya, sejak awal proses divestasi Indosat ini telah dibicarakan dengan DPR. "Kita siang sampai malam selalu melakukan konsultasi," katanya. Program privatisasi, lanjutnya, telah ada dalam TAP MPR yang dijabarkan dalam UU Propenas dan APBN. Pemerintah juga meminta adanya mitra lokal dari DPR, yang diputuskan adalah Komisi IX sebagai wakil dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. "Kita lakukan semuanya itu. Ada kespeakatannya dan sekarang semuanya sudah selesai," katanya menanggapi tudingan DPR. (Yura Syahrul - Tempo News Room)