TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji pemerintahannya akan terus menuntaskan penertiban, pendataan, dan penilaian seluruh aset negara, baik yang ada di tingkat pusat dan maupun di tingkat daerah.
Presiden menyebutkan prestasi pemerintah yang untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik, berhasil menertibkan 39.477 rekening pemerintah dengan nilai uang mencapai Rp35,9 triliun, US$238 juta, dan Euro 2,9 juta.
Menurutnya, sejak bergulirnya reformasi, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting untuk ditegakkan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan
keuangan negara dan keuangan daerah. "Kita harus menjunjung transparansi dan akuntabilitas dalam rangka terciptanya tata kelola yang baik dan bersih atau --good and clean governance," kata Presiden dalam pidato kenegaraan di Sidang Paripurna Khusus DPD RI, Rabu (18/08).
Ia juga bergembira dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah yang telah menunjukkan perbaikan. Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang mendapat opini tertinggi, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), telah meningkat pesat dari 7 di tahun 2006 menjadi 35 di tahun 2008.
Sedangkan yang mendapat status disclaimer menurun tajam dari 35 di tahun 2006, menjadi 18 di tahun 2008. "Saya berharap, pemerintah daerah tidak mau kalah dengan pemerintah pusat dalam perbaikan laporan keuangan ini," katanya.
GUNANTO ES
Presiden menyebutkan prestasi pemerintah yang untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik, berhasil menertibkan 39.477 rekening pemerintah dengan nilai uang mencapai Rp35,9 triliun, US$238 juta, dan Euro 2,9 juta.
Menurutnya, sejak bergulirnya reformasi, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting untuk ditegakkan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan
keuangan negara dan keuangan daerah. "Kita harus menjunjung transparansi dan akuntabilitas dalam rangka terciptanya tata kelola yang baik dan bersih atau --good and clean governance," kata Presiden dalam pidato kenegaraan di Sidang Paripurna Khusus DPD RI, Rabu (18/08).
Ia juga bergembira dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah yang telah menunjukkan perbaikan. Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang mendapat opini tertinggi, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), telah meningkat pesat dari 7 di tahun 2006 menjadi 35 di tahun 2008.
Sedangkan yang mendapat status disclaimer menurun tajam dari 35 di tahun 2006, menjadi 18 di tahun 2008. "Saya berharap, pemerintah daerah tidak mau kalah dengan pemerintah pusat dalam perbaikan laporan keuangan ini," katanya.
GUNANTO ES
