TEMPO Interaktif, Jakarta - Lambatnya penurunan suku bunga kredit bank membuat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia MS Hidayat menilai fungsi intermediasi perbankan tak berjalan. Menurut dia, sepanjang semester satu tahun ini, bank meraup laba besar karena menempatkan dananya di Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia, bukan mengucurkan kredit bagi sektor riil sebagaimana mestinya.
"Perbankan seharusnya bisa diatur sehingga ada keberpihakan kepada sektor ekonomi seperti usaha kecil dan menengah," ujarnya saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Jumat (14/8).
Lambatnya penurunan bunga kredit meski tingkat suku bunga acuan bank sentral (BI Rate) telah turun 3 persen sejak Desember 2008 dianggapnya pertanda Bank Indonesia kehilangan kewibawaan. "BI Rate harusnya jadi acuan untuk lending rate (suku bunga kredit), itu berlaku di seluruh dunia," tuturnya. "Kalau BI Rate tidak menjadi acuan, BI menjadi tidak berwibawa karena tidak bisa mengatur perbankan."
MS Hidayat berpendapat Bank Indonesia seharusnya bisa mematok suku bunga perbankan agar seiring dengan pergerakan suku bunga acuan bank sentral. Tapi pemerintah dimintanya ikut berkoordinasi dengan perbankan. "Jangan terlalu banyak terbitkan Surat Utang Negara dengan yield (imbal-hasil) yang tinggi," ucapnya.
Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Ahmad Hafiz Zawawi mengungkapkan hal serupa. Secara perundang-undangan atau peraturan Bank Indonesia, bank sentral dipandang bisa mematok suku bunga bank. Sementara pemerintah pun harus menahan diri dalam melansir surat utangnya. "Jangan terlalu tinggi hormon untuk menutup defisit dengan penerbitan Surat Utang Negara," kata dia.
Bank sentral sendiri masih belum mau menjelaskan langkah kongkrit apa yang bakal diambil untuk mempercepat penurunan bunga kredit. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin Nasution berujar, pihaknya bakal segera mengundang perbankan dan pemerintah untuk mencari jalan keluar untuk masalah ini. Saat ditanya langkah apa yang bakal dilakukan, Darmin menjawab, "Ya nantilah, kami duduk bersama-sama dulu."
Adapun perihal desakan agar bank sentral membuat peraturan untuk memaksa perbankan lebih cepat menurunkan bunganya, menurut Darmin, harus ditimbang masak-masak. "Segala langkah dan keputusan itu ada indikasinya," kata dia.
Ia menambahkan, tak setiap penanganan masalah harus diatasi dengan melansir peraturan baru. "Biarlah kita duduk bersama dengan pemerintah dan perbankan untuk mencari jalan keluar yang efektif tapi dampaknya tidak berbahaya," ucapnya.
BUNGA MANGGIASIH | RIEKA RAHADIANA
"Perbankan seharusnya bisa diatur sehingga ada keberpihakan kepada sektor ekonomi seperti usaha kecil dan menengah," ujarnya saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Jumat (14/8).
Lambatnya penurunan bunga kredit meski tingkat suku bunga acuan bank sentral (BI Rate) telah turun 3 persen sejak Desember 2008 dianggapnya pertanda Bank Indonesia kehilangan kewibawaan. "BI Rate harusnya jadi acuan untuk lending rate (suku bunga kredit), itu berlaku di seluruh dunia," tuturnya. "Kalau BI Rate tidak menjadi acuan, BI menjadi tidak berwibawa karena tidak bisa mengatur perbankan."
MS Hidayat berpendapat Bank Indonesia seharusnya bisa mematok suku bunga perbankan agar seiring dengan pergerakan suku bunga acuan bank sentral. Tapi pemerintah dimintanya ikut berkoordinasi dengan perbankan. "Jangan terlalu banyak terbitkan Surat Utang Negara dengan yield (imbal-hasil) yang tinggi," ucapnya.
Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Ahmad Hafiz Zawawi mengungkapkan hal serupa. Secara perundang-undangan atau peraturan Bank Indonesia, bank sentral dipandang bisa mematok suku bunga bank. Sementara pemerintah pun harus menahan diri dalam melansir surat utangnya. "Jangan terlalu tinggi hormon untuk menutup defisit dengan penerbitan Surat Utang Negara," kata dia.
Bank sentral sendiri masih belum mau menjelaskan langkah kongkrit apa yang bakal diambil untuk mempercepat penurunan bunga kredit. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin Nasution berujar, pihaknya bakal segera mengundang perbankan dan pemerintah untuk mencari jalan keluar untuk masalah ini. Saat ditanya langkah apa yang bakal dilakukan, Darmin menjawab, "Ya nantilah, kami duduk bersama-sama dulu."
Adapun perihal desakan agar bank sentral membuat peraturan untuk memaksa perbankan lebih cepat menurunkan bunganya, menurut Darmin, harus ditimbang masak-masak. "Segala langkah dan keputusan itu ada indikasinya," kata dia.
Ia menambahkan, tak setiap penanganan masalah harus diatasi dengan melansir peraturan baru. "Biarlah kita duduk bersama dengan pemerintah dan perbankan untuk mencari jalan keluar yang efektif tapi dampaknya tidak berbahaya," ucapnya.
BUNGA MANGGIASIH | RIEKA RAHADIANA
