Tugas Tjiptardjo Lebih Berat Ketimbang Beban Darmin  

Reporter

Editor

Selasa, 28 Juli 2009 18:15 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, tugas Mochamad Tjiptardjo memimpin Direktorat Jenderal Pajak akan lebih berat ketimbang pendahulunya Darmin Nasution. Soalnya upaya Tjiptardo memperbaiki kualitas dan integritas aparat pajak akan dihadapkan pada suasana pertemanan yang sangat kental.

Dia menjelaskan, upaya menerapkan pengakuan prestasi dan hukuman di Indonesia bukan hal yang mudah. Budaya masyarakat Indonesia masih mengedepankan rasa tenggang rasa atau tepo seliro dan tak ingin mempermalukan seorang kawan. Tugas Darmin lebih mudah karena berasal dari kalangan eksternal dan tak banyak berkawan dengan aparat pajak.

“Sebaliknya Pak Tjiptardjo lebih sulit karena sejak awal berasal dari internal pajak, sehingga sangat kental pertemanan dengan aparat pajak,” kata Sri Mulyani ketika memberikan sambutan dalam upacara pelantikan dan serah terima jabatan Direktur Jenderal Pajak di Departemen Keuangan, Jakarta, Selasa (28/7).

Menteri Sri Mulyani juga meminta Tjiptardjo--sebelumnya menduduki posisi Direktur Intelijen dan Penyidikan--bisa memimpin institusi pajak dengan integritas tinggi serta sesuai dengan sistem yang sudah dibangun semasa kepemimpinan Darmin.

Tjiptardjo terpilih menggantikan Darmin Nasution sebagai Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Adapun Darmin terhitung Senin (27/7) resmi menjabat Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia menggantikan Miranda Swarai Goeltom yang habis masa tugas.

Menurut Sri Mulyani, terpilihnya Tjiptardjo telah melalui proses dan memperhatikan segala pertimbangan. Meski demikian, pemilihan ini bukan prestasi Tjiptardjo seorang, melainkan juga prestasi seluruh pejabat pajak yang kini mengisi puncak pimpinan.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menegaskan, amanah kepemimpinan aparat pajak tak hanya diemban oleh Tjiptardjo, tapi juga seluruh pejabat pajak yang selama ini bekerja bersama di lembaga itu. “Apalagi (pejabat) seangkatan Pak Tjiptardjo yang kini menempati posisi puncak akan pensiun dalam dua sampai tiga tahun lagi. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membuktikan,” katanya.

AGOENG WIJAYA | RIEKA RAHADIANA

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

26 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

56 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

59 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

14 Maret 2024

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya