TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tengah menggodok peraturan yang membolehkan industri makanan dan minuman untuk memiliki izin produk makanan yang diproduksi dalam negeri (MD) secara tunggal. Selama ini, izin MD dibuat berdasarkan wilayah pabrik pembuatan produk tersebut.
Direktur Regulasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Franky Sibarani mengatakan kebijakan baru ini masih dalam pembahasan. BPOM melibatkan GAPMMI dalam pembahasan kebijakan tersebut. "Ini bisa menimbulkan penghematan untuk industri," kata Franky di ruang kantornya, Jakarta, Rabu (15/7).
Franky menjelaskan, label MD tunggal tersebut nantinya hanya berlaku pada satu jenis produk tertentu yang mempunyai kandungan, kemasan dan label yang sama. Selama ini, label MD pada kemasan produk dikeluarkan berdasarkan lokasi pabrik, jenis produk, kandungan bahan produk dan kemasan.
Artinya, selama produk itu mempunyai kandungan, kemasan dan label yang sama, meskipun dibuat di lokasi pabrik yang berbeda, produk itu diperbolehkan memiliki satu label MD saja. "Jika suatu produk mempunyai lima pabrik, dengan kebijakan ini dia bisa dengan satu MD meski pabriknya beda-beda," kata Franky.
Kebijakan ini akan berlaku bagi produk yang baru. Sementara produk yang sudah memiliki MD yang sudah beredar, tetap berjalan seperti biasa. Menurut dia, pembahasan kebijakan izin MD tunggal ini sudah dalam tahap finalisasi, atau sekitar 90 persen. Hal yang masih perlu diselesaikan adalah persoalan toll manufacturing. "Mudah-mudahan Agustus atau September mendatang, pembahasan ini selesai," ujar Franky.
Sekretaris Jenderal GAPMII, Ning Rahayu mengatakan kebijakan ini bisa membantu industri dalam melakukan efisiensi. Sebab, biaya produksi untuk memproduksi kemasan bisa lebih dihemat. Jika semula label MD dibuat berdasarkan pabrik, tentu tiap produk yang diproduksi di tiap pabrik mempunyai label MD yang berbeda. Label MD pada tiap kemasan produk pun akan berbeda. "Ini bisa menghemat," ujar Ning.
Selain itu, produk di suatu daerah yang tidak laku, bisa dilempar ke wilayah distribusi lain tanpa mengubah kembali label MD-nya. Tentu saja, produk yang didistribusikan ke wilayah lain tesebut tetap harus melalui Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau Balai POM daerah untuk meminta izin masuk peredaran barang. "Tapi MD tak perlu diganti seperti yang sekarang berlaku," ucap Ning.
NIEKE INDRIETTA
Direktur Regulasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Franky Sibarani mengatakan kebijakan baru ini masih dalam pembahasan. BPOM melibatkan GAPMMI dalam pembahasan kebijakan tersebut. "Ini bisa menimbulkan penghematan untuk industri," kata Franky di ruang kantornya, Jakarta, Rabu (15/7).
Franky menjelaskan, label MD tunggal tersebut nantinya hanya berlaku pada satu jenis produk tertentu yang mempunyai kandungan, kemasan dan label yang sama. Selama ini, label MD pada kemasan produk dikeluarkan berdasarkan lokasi pabrik, jenis produk, kandungan bahan produk dan kemasan.
Artinya, selama produk itu mempunyai kandungan, kemasan dan label yang sama, meskipun dibuat di lokasi pabrik yang berbeda, produk itu diperbolehkan memiliki satu label MD saja. "Jika suatu produk mempunyai lima pabrik, dengan kebijakan ini dia bisa dengan satu MD meski pabriknya beda-beda," kata Franky.
Kebijakan ini akan berlaku bagi produk yang baru. Sementara produk yang sudah memiliki MD yang sudah beredar, tetap berjalan seperti biasa. Menurut dia, pembahasan kebijakan izin MD tunggal ini sudah dalam tahap finalisasi, atau sekitar 90 persen. Hal yang masih perlu diselesaikan adalah persoalan toll manufacturing. "Mudah-mudahan Agustus atau September mendatang, pembahasan ini selesai," ujar Franky.
Sekretaris Jenderal GAPMII, Ning Rahayu mengatakan kebijakan ini bisa membantu industri dalam melakukan efisiensi. Sebab, biaya produksi untuk memproduksi kemasan bisa lebih dihemat. Jika semula label MD dibuat berdasarkan pabrik, tentu tiap produk yang diproduksi di tiap pabrik mempunyai label MD yang berbeda. Label MD pada tiap kemasan produk pun akan berbeda. "Ini bisa menghemat," ujar Ning.
Selain itu, produk di suatu daerah yang tidak laku, bisa dilempar ke wilayah distribusi lain tanpa mengubah kembali label MD-nya. Tentu saja, produk yang didistribusikan ke wilayah lain tesebut tetap harus melalui Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau Balai POM daerah untuk meminta izin masuk peredaran barang. "Tapi MD tak perlu diganti seperti yang sekarang berlaku," ucap Ning.
NIEKE INDRIETTA
