TEMPO Interaktif, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tetap menentang rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tahap keempat, Oktober mendatang. YLKI kembali meminta agar pemerintah membatalkan rencana tersebut. Ketua YLKI Indah Suksmaningsih, Kamis (25/9) siang, mengajak Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Luluk Sumiarso, meninjau pelanggan PLN di Rumah Susun Tanah Abang, Jakarta. Luluk diminta berbincang langsung dengan warga berkaitan dengan rencana kenaikan TDL itu. Hampir semua warga penghuni rumah susun tersebut menolak kenaikan TDL. Nyonya Rita, misalnya, ibu rumah tangga itu mengaku berat bila tarif listrik dinaikkan lagi. Tagihan sebesar Rp 150 ribu-200 ribu yang selama ini dibayarnya tiap bulan, sudah dirasa memberatkan. Apalagi bila tagihan listrik harus bertambah. Menanggapi hal itu, Luluk mengatakan, semua keluhan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah. "Ini akan kami sampaikan kepada Presiden," katanya. Ia juga berjanji akan mengajak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro untuk meninjau kondisi pelanggan PLN. Menurut Luluk, keputusan untuk menaikkan TDL atau tidak berada di tangan Presiden. Ikut menentukan keputusan itu adalah rapat terbatas menteri bidang ekonomi dan keuangan. "Bila Presiden tidak mengeluarkan Keppres atau apa pun, otomatis Keppres tentang kenaikan TDL berlaku," katanya. Menurutnya, dasar yang digunakan pemerintah untuk menaikkan TDL adalah hasil evaluasi kondisi makro ekonomi yang dinilai makin membaik. Namun, Indah menilai dasar itu tidak tepat. Karena, menurutnya, kemampuan masyarakat masih rendah. Di Palu dan Kupang, katanya, kondisi lebih memprihatinkan karena sering terjadi pemadaman listrik. "Itu tidak bisa dikompensasikan dengan apa yang diberikan pemerintah, kecuali dengan membatalkan kenaikan TDL," katanya. Retno Sulistyowati - Tempo News Room