TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah berencana menerbitkan seluruh sisa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2009 senilai sekitar Rp 5 triliun secara nonritel di dalam negeri untuk menutupi kebutuhan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009.
Direktur Pembiayaan Syariah Departemen Keuangan, Dahlan Siamat, mengatakan penerbitan akan dilakukan pada semester dua 2009 untuk investor institusi. “Yang pasti domestik. Kami lihat nanti untuk melakukan lelang seperti yang dilakukan dulu,” katanya di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Jumat (29/5).
Dahlan menuturkan, saat ini pemerintah masih menyiapkan aset jaminan (underlying asset) bagi sukuk, surat utang negara berbasiskan syariah Islam. Pasalnya, sisa underlying asset untuk penerbitan sukuk 2009 tinggal Rp 500 miliar. ”Itu pekerjaan rumah kami,” ujarnya.
Saat ini pemerintah sedang memproses sejumlah gedung kementerian dan lembaga milik pemerintah di Jakarta untuk dijadikan aset jaminan penerbitan sukuk menyusul batalnya Kompleks Gelora Bung Karno sebagai aset jaminan.
Diperkirakan total nilai aset kementerian dan lembaga yang bisa dijadikan jaminan penerbitan sukuk mencapai Rp 27 triliun. Jika tak akan dipakai seluruhnya pada penerbitan sukuk tahun ini, ”Nanti kami akan minta itu diteruskan (carry forward) pada tahun selanjutnya,” kata Dahlan.
Sebelumnya, pemerintah berencana mengajukan persetujuan tambahan aset jaminan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk penerbitan sukuk pada tahun ini. Departemen Keuangan berharap persetujuan bisa diperoleh selambat-lambatnya pada Juni tahun ini agar penerbitan sukuk bisa segera dilakukan.
Pada 2008 pemerintah pertama kali menerbitkan dua seri sukuk berdenominasi rupiah yang bisa diperdagangkan kembali senilai Rp 4,69 triliun. Sedangkan pada 2009 sukuk rupiah yang telah diterbitkan sebesar Rp 5,55 triliun.
Pada April 2009 pemerintah juga telah menerbitkan sukuk global seri SNI 14 senilai US$ 650 juta atau setara Rp 6,75 triliun. Selain itu, diterbitkan pula sukuk dana haji pada awal Mei yang bekerja sama dengan Departemen Agama senilai Rp 1,5 triliun.
AGOENG WIJAYA
Direktur Pembiayaan Syariah Departemen Keuangan, Dahlan Siamat, mengatakan penerbitan akan dilakukan pada semester dua 2009 untuk investor institusi. “Yang pasti domestik. Kami lihat nanti untuk melakukan lelang seperti yang dilakukan dulu,” katanya di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Jumat (29/5).
Dahlan menuturkan, saat ini pemerintah masih menyiapkan aset jaminan (underlying asset) bagi sukuk, surat utang negara berbasiskan syariah Islam. Pasalnya, sisa underlying asset untuk penerbitan sukuk 2009 tinggal Rp 500 miliar. ”Itu pekerjaan rumah kami,” ujarnya.
Saat ini pemerintah sedang memproses sejumlah gedung kementerian dan lembaga milik pemerintah di Jakarta untuk dijadikan aset jaminan penerbitan sukuk menyusul batalnya Kompleks Gelora Bung Karno sebagai aset jaminan.
Diperkirakan total nilai aset kementerian dan lembaga yang bisa dijadikan jaminan penerbitan sukuk mencapai Rp 27 triliun. Jika tak akan dipakai seluruhnya pada penerbitan sukuk tahun ini, ”Nanti kami akan minta itu diteruskan (carry forward) pada tahun selanjutnya,” kata Dahlan.
Sebelumnya, pemerintah berencana mengajukan persetujuan tambahan aset jaminan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk penerbitan sukuk pada tahun ini. Departemen Keuangan berharap persetujuan bisa diperoleh selambat-lambatnya pada Juni tahun ini agar penerbitan sukuk bisa segera dilakukan.
Pada 2008 pemerintah pertama kali menerbitkan dua seri sukuk berdenominasi rupiah yang bisa diperdagangkan kembali senilai Rp 4,69 triliun. Sedangkan pada 2009 sukuk rupiah yang telah diterbitkan sebesar Rp 5,55 triliun.
Pada April 2009 pemerintah juga telah menerbitkan sukuk global seri SNI 14 senilai US$ 650 juta atau setara Rp 6,75 triliun. Selain itu, diterbitkan pula sukuk dana haji pada awal Mei yang bekerja sama dengan Departemen Agama senilai Rp 1,5 triliun.
AGOENG WIJAYA
