TEMPO Interaktif, Denpasar: Pembangunan jembatan Selat Sunda yang menghubungkan wilayah Banten dan Sumatera Selatan diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp 80 triliun. Pemerintah saat ini baru dalam tahap melakukan prastudi kelayakan.
Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Hermanto Dardak, tahap itu diharapkan akan selesai pada 2009. “Kita mendapat bantuan dari pihak Jepang,” ujarnya, Rabu (22/4) di sela-sela pertemuan The Road Engineering Association of Asia and Australasia (REAAA) di Nusa Dua, Bali.
Adapun pada tahap ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan untuk menetapkan proses studi kelayakan. Namun untuk sampai ke proses pembangunan diperlukan waktu yang sangat panjang. Untuk gambaran sementara, jembatan itu diperkirakan sepanjang 28 kilometer dengan bentangan seluas 2,5 kilometer.
Studi kelayakan harus dilakukan sangat cermat dengan adanya kemungkinan gempa, badai, dan palung di dasar laut. Mengenai masalah pembiayaan, menurut dia, akan tergantung hasil studi kelayakan. Tapi jika memungkinkan, dia berharap, jembatan itu akan dibangun dengan pembiayaan dari pihak swasta.
“Pemerintah sudah menanggung biaya besar untuk pemeliharaan jalan yang sudah ada, khususnya di Indonesia bagian timur,” katanya. Ia menambahkan, sejumlah investor swasta kini sudah melakukan pendekatan.
Mengenai desakan sejumlah kepala daerah untuk mempercepat realisasi jembatan itu, Hermanto tak mempersoalkannya. Namun dipastikan jembatan tersebut termasuk dalam kategori jalan nasional dengan pembiayaan yang bersifat multinasional.
ROFIQI HASAN
Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Hermanto Dardak, tahap itu diharapkan akan selesai pada 2009. “Kita mendapat bantuan dari pihak Jepang,” ujarnya, Rabu (22/4) di sela-sela pertemuan The Road Engineering Association of Asia and Australasia (REAAA) di Nusa Dua, Bali.
Adapun pada tahap ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan untuk menetapkan proses studi kelayakan. Namun untuk sampai ke proses pembangunan diperlukan waktu yang sangat panjang. Untuk gambaran sementara, jembatan itu diperkirakan sepanjang 28 kilometer dengan bentangan seluas 2,5 kilometer.
Studi kelayakan harus dilakukan sangat cermat dengan adanya kemungkinan gempa, badai, dan palung di dasar laut. Mengenai masalah pembiayaan, menurut dia, akan tergantung hasil studi kelayakan. Tapi jika memungkinkan, dia berharap, jembatan itu akan dibangun dengan pembiayaan dari pihak swasta.
“Pemerintah sudah menanggung biaya besar untuk pemeliharaan jalan yang sudah ada, khususnya di Indonesia bagian timur,” katanya. Ia menambahkan, sejumlah investor swasta kini sudah melakukan pendekatan.
Mengenai desakan sejumlah kepala daerah untuk mempercepat realisasi jembatan itu, Hermanto tak mempersoalkannya. Namun dipastikan jembatan tersebut termasuk dalam kategori jalan nasional dengan pembiayaan yang bersifat multinasional.
ROFIQI HASAN
