TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai pengembangan kawasan ekonomi khusus sebaiknya difokuskan pada industri sektor hulu yang memiliki efek berantai pada industri hilir.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Luthfie mengatakan, pemerintah perlu melakukan upaya agar industri hulu tertarik menanamkan modal kerjanya ke Indonesia. Misalnya industri pemurnian logam, pengolahan hasil sawit, dan kimia.
Selama ini sebagian besar kawasan industri dikembangkan dengan pola pengerjaan bahan baku dari negara lain untuk dijual lagi ke luar negeri. Alhasil, kawasan industri hanya memberikan nilai tambah dalam bentuk lapangan kerja, bukan pemanfaatan komoditas dalam negeri.
"Pola ini harus diubah supaya ada nilai tambah," katanya di sela-sela seminar "Prospect and Challenges of Developing Special Economic Zones in Indonesia" di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (21/4).
Dia mencontohkan, saat ini ada beberapa lahan kelapa sawit yang cukup luas, seperti di Dumai seluas 6 juta hektare dan Riau sekitar 1,7 juta hektare. Kegiatan produksi lahan itu, kata Luthfi, tak teroganisir karena permintaan dari luar negeri merosot.
Dia berpendapat, jika pemerintah bisa mengundang industri hulu berbahan baku hasil sawit maka masalah rendahnya permintaan bisa diatasi. "Seperti itu seharusnya kawasan ekonomi khusus dibentuk," ujarnya.
Menurut dia, saat ini ada beberapa sektor industri unggulan yang berpotensi menjalankan ide itu, yakni energi, pertambangan, dan beberapa komoditas dasar seperti karet dan sebagainya.
AGOENG WIJAYA
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Luthfie mengatakan, pemerintah perlu melakukan upaya agar industri hulu tertarik menanamkan modal kerjanya ke Indonesia. Misalnya industri pemurnian logam, pengolahan hasil sawit, dan kimia.
Selama ini sebagian besar kawasan industri dikembangkan dengan pola pengerjaan bahan baku dari negara lain untuk dijual lagi ke luar negeri. Alhasil, kawasan industri hanya memberikan nilai tambah dalam bentuk lapangan kerja, bukan pemanfaatan komoditas dalam negeri.
"Pola ini harus diubah supaya ada nilai tambah," katanya di sela-sela seminar "Prospect and Challenges of Developing Special Economic Zones in Indonesia" di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (21/4).
Dia mencontohkan, saat ini ada beberapa lahan kelapa sawit yang cukup luas, seperti di Dumai seluas 6 juta hektare dan Riau sekitar 1,7 juta hektare. Kegiatan produksi lahan itu, kata Luthfi, tak teroganisir karena permintaan dari luar negeri merosot.
Dia berpendapat, jika pemerintah bisa mengundang industri hulu berbahan baku hasil sawit maka masalah rendahnya permintaan bisa diatasi. "Seperti itu seharusnya kawasan ekonomi khusus dibentuk," ujarnya.
Menurut dia, saat ini ada beberapa sektor industri unggulan yang berpotensi menjalankan ide itu, yakni energi, pertambangan, dan beberapa komoditas dasar seperti karet dan sebagainya.
AGOENG WIJAYA
