TEMPO Interaktif, Jakarta:Bank Dunia akan terus meminta pemerintah Indonesia menerapkan manajemen keuangan secara transparan. Hal ini untuk memastikan dana bantuan yang masuk akan tetap sampai pada pihak yang membutuhkan. Sedangkan sinyalemen kebocoran sekitar 20 persen, sejauh ini masih bersifat laporan dan masih belum bisa dibuktikan. Demikian disampaikan Wakil Presiden Direktur Bank Dunia untuk Asia-Pasifik, Jemal Uddin Kassum usai bertemu Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara Jakarta, Jumat (24/1). Pernyataan Kassum itu menjawab pertanyaan wartawan berkaitan dengan laporan dari Bappenas yang memperkirakan tingkat kebocoran dana bantuan dari luar negeri untuk Indonesia, yang setiap tahunnya sekitar 20 persen. Indonesia sendiri, pada pertemuan CGI ( Consultative Group on Indonesia) kemarin mendapatkan pinjaman baru sebesar US$ 3,14 milyar. Semua negara donor, juga World Bank telah mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk memastikan dana-dana tersebut digunakan dengan baik, kata Kasum menegaskan. Lebih lanjut, Kassum juga menekankan masalah transparansi sebagai syarat utama dalam pelaksanaan program bank dunia di Indonesia. Karena itu, pihaknya juga akan memastikan kerjasama dengan Indonesia mulai dari masalah pengadaan manajemen keuangan negara, peraturan dari legislatif, serta pelayanan publik berjalan dengan baik. Kami berkomitmen kuat untuk menghilangkan penyalahgunaan, kata dia. Dalam kesempatan pertemuannya dengan Presiden Megawati, Bank Dunia mendiskusikan masalah pemberantasan korupsi, pembenahan peraturan, infra struktur, kehutanan, dan masalah kemiskinan. Sementara itu, Presiden Megawati menyatakan Indonesia akan berusaha mengurangi porsi produksi yang menggunakan kayu yang berukuran besar, yang menyebabkan maraknya penebangan hutan. Seharusnya kita berikan kesempatan bernafas pada hutan setelah mengalami penebangan yang hebat, kata presiden seperti yang dijelaskan Menko Ekuin Dorodjatun Kuncorojakti. Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas penebangan liar serta ekspor kayu illegal. Sebagai gantinya, Indonesia akan memprioritaskan pengembangan sektor agribisnis dan perikanan. Sedangkan masalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), Indonesia menyambut baik permintaan Bank Dunia untuk terus membasmi KKN. Termasuk diantaranya menguatkan aspek otonomi daerah sebagai langkah pemberantasan di era desentralisasi. Dede Ariwibowo --- TNR