Kisah Lima Perdana Menteri Telepon Jokowi karena Larangan Ekspor Batu Bara RI

Selasa, 21 Juni 2022 15:34 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pidato dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Juni 2022. Dok PDIP

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya sempat ditelepon oleh lima perdana menteri negara sahabat untuk melonggarkan larangan ekspor batu bara.

Jokowi menuturkan bahwa sejumlah perdana menteri negara sahabat itu meminta dikirimkan batu bara dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan batu bara di negara mereka masing-masing yang terdampak sentimen larangan impor energi dari Rusia.

Jokowi mengatakan kelima perdana menteri itu meminta agar terdapat pengiriman batu bara segera untuk menjamin keberlanjutan listrik dan industri di negara mereka masing-masing.

“Waktu Januari kita setop batu bara itu ada lima perdana menteri telepon ke saya, Presiden Jokowi mohon kita dikirim batu baranya segera secepatnya kalau tidak mati listrik dan industri kita,” kata Jokowi menceritakan ulang momen tersebut saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Selasa 21 Juni 2022.

Menurut Jokowi, permintaan batu bara yang ramai belakangan itu menandakan posisi atau daya tawar Indonesia yang relatif besar di rantai pasok energi global.

“Kita jadi tahu kekuatan kita itu ada di mana,” kata Jokowi.

Daya Tawar Ekonomi Indonesia

Selain batu bara, pembatasan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil(CPO) juga turut memengaruhi permintaan dan harga pangan di sejumlah negara. Saat itu, dia menuturkan, dua presiden dan satu perdana menteri sempat menghubunginya lewat telepon untuk segera mendapatkan pasokan CPO di tengah reli kenaikan harga minyak nabati dunia tahun ini.

<!--more-->

Malahan, dia menuturkan, ketiga kepala negara itu mengatakan kekacauan bakal terjadi apabila pasokan CPO dari Indonesia terhambat pada paruh pertama tahun ini. Di sisi lain, dia mengatakan, Indonesia belakangan bersedia mengirimkan 120.000 ton CPO untuk memenuhi permintaan sebesar 200.000 ton saat itu.

“Jadi kita tahu posisi kita ada di mana kekuatan kita ada di mana di sini mulai kelihatan batu bara kita punya kekuatan besar, CPO kita punya kekuatan besar, nikel kita punya kekuatan besar,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai positif rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang belakangan ingin mengerek target produksi pada rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) seiring dengan meningkatnya permintaan di tengah disrupsi pasokan energi tahun ini.

Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia menuturkan sejumlah negara sudah terlihat mengajukan permintaan untuk pembelian batu bara dalam negeri menyusul musim dingin sepanjang triwulan ketiga tahun ini. Malahan sejumlah transaksi batu bara sudah mulai dilakukan dari Jerman, Polandia, Italia, Spanyol hingga Belanda.

“Sudah terjadi pengiriman ke beberapa negara yang membutuhkan, itu kita dengar langsung misalnya dari Spanyol ada juga ke Polandia mereka sudah bilang,” kata Hendara melalui sambungan telepon, Jumat pekan lalu.

Baca: Presiden Jokowi Sebut Perekonomian 60 Negara Terancam Ambruk

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

8 jam lalu

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisinya sebagai Ketua Umum Kadin, Diganti Anindya bakrie lewat Munaslub Kadin. Ada kaitannya sebagai TPN Ganjar?

Baca Selengkapnya

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

8 jam lalu

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

KPU tetap menolak pesaing calon tunggal di Dharmasraya. Beberapa daerah lain sempat kesulitan mendapat tiket untuk mendaftar pilkada

Baca Selengkapnya

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

9 jam lalu

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

KontraS dan Ikapri minta Presiden Joko Widodo untuk membangun memorialisasi peristiwa Tanjung Priok 1984 di ruang publik.

Baca Selengkapnya

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

9 jam lalu

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.

Baca Selengkapnya

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

10 jam lalu

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

Arsjad Rasjid dilengserkan sebagai Ketua Umum Kadin. Berikut Penetapannya sebagai Ketua Pemenangan Ganjar-Mahfud Md di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

13 jam lalu

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

Pemerintahan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup. Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menangis di media sosial X.

Baca Selengkapnya

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

14 jam lalu

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

Kadin Indonesia memanas. Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin memicu terjadinya dualisme.

Baca Selengkapnya

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

17 jam lalu

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.

Baca Selengkapnya

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

17 jam lalu

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Upaya Berantas Judi Online Senilai Rp 600 Triliun pada Triwulan I 2024, Bentuk Satgas hingga Muncul Inisial T

18 jam lalu

Upaya Berantas Judi Online Senilai Rp 600 Triliun pada Triwulan I 2024, Bentuk Satgas hingga Muncul Inisial T

Maraknya judi online membuat Jokowi akhirnya membentuk Satgas Judi Online di bawah pimpinan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Apa hasilnya?

Baca Selengkapnya