TEMPO Interaktif, Jakarta:Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) menjamin tidak ada pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum menahan penebusan <I>delivery order</I> (DO) bahan bakar minyak. Ketua Umum Hiswana Migas Nur Adib mengatakan, pengusaha sudah mendapat kepastian kompensasi atau selisih harga yang lama dengan baru akan ditanggung oleh pemerintah melalui kenaikan subsidi BBM.
"Biasanya Pertamina yang bayar kompensasi itu. Tapi sekarang kami dapatnya dari pemerintah, dihitung dari subsidi," ujarnya, Senin (12/1). Dengan cara ini, pengusaha jadi tidak terlibat lagi dalam hitung-hitungan kompensasi. "Cukup pemerintah bersama Pertamina saja."
Saat ini pemerintah belum memutuskan kapan pengusaha boleh menebus dengan harga baru, apakah 24 jam atau 48 jam sebelumnya.
Nur Adib menambahkan sejauh ini tebusan DO berjalan normal. Sampai dengan pukul 12.00 WIB, DO premium yang sudah ditebus mencapai 57,8 persen dan solar 41 persen. Dia mengaku, pemerintah belum membayar kompensasi dari Pertamina sebesar Rp 160 per liter untuk penurunan pada 15 Desember 2008.
SORTA TOBING
Berita terkait
Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun
4 Januari 2024
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).
Baca SelengkapnyaBansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar
30 Agustus 2022
Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.
Baca SelengkapnyaSoal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK
29 Desember 2015
Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.
Baca SelengkapnyaIRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM
22 Agustus 2015
Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak
Baca SelengkapnyaDana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran
27 November 2014
Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.
Baca SelengkapnyaRp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan
24 November 2014
Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.
Baca SelengkapnyaKantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M
21 November 2014
Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.
Baca SelengkapnyaDeddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM
20 November 2014
Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.
Baca SelengkapnyaPT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM
19 November 2014
Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM
19 November 2014
Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.
Baca Selengkapnya