TEMPO Interaktif, Jakarta:Serikat Pekerja PT Indonesian Satellite Corporation Tbk. (SP Indosat) menunda aksi mogok kerja menentang penjualan Indosat yang sempat mereka lakukan sejak 27 sampai 31 Desember lalu. Rencananya setelah masa reses DPR berakhir minggu pertama Januari, mereka akan menemui sejumlah angggota Dewan untuk meminta dukungan. Ketua Dewan Pertimbangan Anggota SP Indosat Bahrun Syah yang dihubungi Tempo News Room di Jakarta, Kamis (2/1) mengatakan saat ini SP Indosat tengah melakukan konsolidasi internal dengan seluruh karyawan Indosat, dan konsolidasi eksternal dengan semua serikat pekerja BUMN untuk merencanakan gerakan selanjutnya. Menurut Bahrun, aksi mogok dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi hak pekerja jika terjadi konflik dengan pengusaha. Memang sekarang belum ada benturan, tapi tiga tahun ke depan bisa terjadi rasionalisasi (pengurangan karyawan) bila ICL (Indonesia Communication Limited) ingin melepas Indosat, kata dia. Masalah lain yang jadi sorotan karyawan belakangan ini, kata Bahrun, adalah upaya pemelintiran berita di sejumlah media massa yang dilakukan Direktur Utama Indosat Widya Purnama untuk membuat kesan seolah-olah masalah penjualan Indosat ini bergeser dari isu penjualan aset strategis bangsa kepada isu politik. Ini mainan Widya Purnama sewaktu di Bali (ketika menghadiri ulang tahun Taufik Kiemas), ujarnya. Menurutnya selama ini SP Indosat tetap solid dan tidak mau dipolitisasi. Karena itu, tambahnya, SP Indosat juga enggan mengomentari pengakuan bekas presiden Abdurrahman Wahid soal adanya komisi sebesar sembilan persen dari Rp 5,6 triliun nilai penjualan Indosat. Saya tidak mau terjebak dalam isu politik, elaknya. Bahrun memaparkan, selagi menunggu langkah selanjutnya, Jumat (3/1) besok karyawan Indosat akan kembali melakukan aksi di depan Kantor Pusat Indosat, Jakarta, dengan tujuan mengingatkan kembali masyarakat dan pemerintah bahwa masalah Indosat belum selesai. Mereka, akunya, akan mengusung isu baru yaitu menuntut pembubaran Kantor Menteri Negara BUMN karena tidak mendatangkan manfaat bagi kepentingan bangsa. 15 Desember lalu pemerintah memilih Singapore Technologies Telemedia (STT) sebagai pemenang tender penjualan 41,94 persen saham pemerintah di Indosat senilai US$ 630 juta atau sekitar Rp 5,6 triliun. Dalam proses tender itu, STT membeli dengan harga Rp 12.950 perlembar saham, mengalahkan saingan terdekatnya Telecom malaysia yang menawar Rp 12.650 perlembar saham. STT sendiri sudah melunasi seluruh pembayaran pada 20 November. Tapi belakangan diketahui yang menandatangani perjanjian pemegang saham bukan STT melainkan anak perusahaannya Indonesia Communication Limited. Ucok Ritonga --- Tempo News Room