TEMPO Interaktif, Jakarta:Indonesia tetap membutuhkan peran Consultative Group on Indonesia (CGI) untuk kelanjutan program pembangunan. CGI itu sudah lama ada untuk pembangunan Indonesia. Peran CGI untuk menutup defisit di sektor itu, kata Direktur Castle Asia James Castle di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (21/1). Ia mengaku akan sangat kaget jika CGI tidak ada lagi di Indonesia. Kata Castle, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia boleh saja hengkang dari Indonesia tapi tidak untuk CGI. Keluar dari IMF dan Bank Dunia tidak berarti tidak ada lagi CGI, tegas dia. Menurut dia, utang luar negeri antar negara satu dengan lain tidak menjadi masalah besar. Karena bunga yang dikenakan sangat rendah. Yang jadi masalah adalah utang dalam negeri dengan bunga yang sangat tinggi di atas 12 persen karena digunakan untuk rekapitalisasi bank, ujar dia. Posisi pemerintah menjadi sulit karenanya. James Van Zorge, senior partner di Van Zorge, Heffernan & Associates, menambahkan Indonesia sebenarnya tidak perlu berutang. Karena pemerintah memiliki sumber uang yang cukup besar, seperti dari BPPN, Privatisasi aset BUMN dan sektor pajak. Tapi sayang elit politik Indonesia tidak jujur mau cari kaya sendiri, kata dia. Ia mencontohkan banyak partai yang tidak menginginkan privatisasi, karena proses itu hanya menguntungkan satu partai tertentu. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri tidak mungkin menempatkan orang dari partai lain untuk menempati Menteri Negara BUMN. Karena posisi itu bisa mendatangkan uang, ungkap dia Kurniawan --- TNR
Berita terkait
Kontroversi Hakim MK Arsul Sani Tangani Sengketa Pileg PPP, Boleh atau Tidak?
3 menit lalu
Kontroversi Hakim MK Arsul Sani Tangani Sengketa Pileg PPP, Boleh atau Tidak?
Hakim MK Arsul Sani diperbolehkan menangani sengketa pileg terkait dengan PPP. Padahal sebelum jadi hakim MK, Arsul adalah politikus partai tersebut.