TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan mengumumkan hasil penelitiannya terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang penyimpangan pembayaran restitusi (pengembalian) pajak pada Februari mendatang. Hal itu sesuai dengan jangka waktu yang diberikan BPK setelah surat mengenai temuan itu diterima Ditjen Pajak sekitar 9 Januari lalu. BPK memberikan waktu selama satu bulan untuk melakukan penelitian atas temuan itu, kata Dirjen Pajak Hadi Poernomo pada pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (20/1). Sebelumnya, BPK telah mengumumkan adanya penyimpangan pembayaran restitusi pajak sebesar Rp 2, 08 triliun atau sekitar 21,4 persen selama tahun anggaran 1999-2000. Sebagian besar penyimpangan ini terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) Jakarta dari 35 kantor pajak yang ada. Besarnya penyimpangan yang terjadi di kantor itu mencapai Rp 559,9 miliar atau 27 persen dari total temuan BPK sebesar Rp 2,08 triliun. Sementara itu, Hadi menjelaskan, pembayaran restitusi pajak telah mencapai Rp 13,2 triliun pada tahun lalu. Bahkan pada Desember, pembayaran mencapai Rp 1,2 triliun. Itu jumlah terbesar untuk tahun lalu selama Januari hingga Desember, kata dia. Karena itu, ia mempertanyakan keluhan banyak pihak yang menyatakan lambannya pembayaran restitusi. Dirjen mengakui, proses restitusi memang panjang. Meski begitu, ia meminta pada pihak yang mengeluh agar memberikan solusi pula. Sehingga pihaknya memahami dengan jelas dan konkrit, tahapan yang ingin dipercepat prosesnya. Jangan sampai karena kita hanya pengen cepetnggak tau yang mana yang mau dipercepat, yang mana yang mau dipotong oleh kita, kata Hadi. Selanjutnya, Hadi menjanjikan, wajib pajak yang patuh akan diprioritaskan dalam menerima pembayaran restitusi. Pembayaran restitusi akan dilakukan dalam waktu satu minggu untuk wajib pajak PPN dan satu bulan bagi wajib pajak PPh. Wajib pajak yang patuh, kata Dirjen, adalah mereka yang membayar dengan tepat waktu dalam dua tahun berturut-turut, diaudit oleh akuntan publik serta pembukuannya sesuai dengan pasal 28 dalam Ketentuan Umum Perpajakan. Karena itu, Dirjen juga mengimbau agar berbagai perusahaan melengkapi data-data yang dimilikinya, seperti arus uang dan arus barang. Pasalnya, tidak jarang wajib pajak tidak menyertakan data-data yang lengkap. Jangan meminta hak kepada kita saja, tetapi kewajiban untuk wajib pajak untuk membantu kita memproses restitusi dengan memberikan data yang lengkap, tuturnya. Dara Meutia Uning --- TNR