TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mentargetkan mulai tahun 2009 mendatang sudah tidak ada lagi nelayan Indonesia yang melintasi batas wilayah perairan Australia secara ilegal. Dari sekitar 9 ribu kasus pelanggaran pada tahun-tahun sebelumnya, pelanggaran pada 2007 sudah di bawah 100 kasus. "Sejak kerja sama dengan Australia tahun lalu, pelanggaran wilayah turun drastis," kata Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan (P2SDKP) Departemen Kelautan dan Perikanan, Aji Sularso, usai pertemuan dengan Otoritas Perbatasan (Central Border Protection Command) Australia, di kantor DKP, Senin (28/7). Kerja sama yang sudah dilakukan terutama sosialisasi hukum ke masyarakat nelayan yang beroperasi di perbatasan Australia. Sosialisasi itu penting, jelas Aji, mengingat pelanggaran batas itu sebagian karena kebiasaan mencari tripang para nelayan yang sudah turun temurun. "Dulu belum ada kesepakatan wilayah," katanya. Ke depannya, kerja sama kedua negara akan ditingkatkan lagi. Selain sosialisasi, kerja sama juga mencakup patroli bersama, pelatihan SDM, dan pemantauan dengan radar dan pesawat. "Kami alokasikan juga dua unit kapal patroli per tahun di perbatasan," kata Aji. Harun Mahbub